JOKO Widodo dan Jusuf Kalla (Jokowi-JK). Pasangan calon presiden-wakil presiden (capres-cawapres) ini ditetapkan Komisi Pemilihan Umum (KPU), sebagai pemenang Pemilu Presiden (Pilpres) 2014, Selasa (22/7) malam.
Pasangan yang diusung Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) beserta sejumlah anggota koalisi sebagai pemenang merupakan Presiden-Wakil Presiden baru untuk periode 2014-2019, meski secara resmi pasangan Jokowi-JK baru memimpin mulai 20 Oktober 2014, setelah melalui pengambilan sumpah dan acara serah terima dari Presiden-Wakil Presiden Susilo Bambang Bambang Yudhoyono-Boediono.
Joko Widodo dan Jusuf Kalla, berdasarkan penghitungan suara nasional meraih suara 70.997.833 atau 53,15 persen. Sementara pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa meraih 62.576.444 suara atau 46,85 persen. Pemilu Pilpres secara keseluruhan mengumpulkan 133.574.277 suara sah secara nasional dari 33 provinsi dan suara luar negeri.
Mesi pada babak terakhir Pilpres 2014, pelaksanaan rekapitulasi suara secara nasional ditandai dengan pernyataan mundur dari Pilpres dari capres Prabowo Subianto, namun tidak berarti kemenangan Jokowi-JK cacat hukum.
KPU, Selasa (22/7) malam tetap mensahkan kemenangan pasangan tersebut. Jokowi menjadi Presiden Indonesia ke-7.
Keputusan Prabowo, Selasa (22/7) menarik diri dari seluruh rangkaian pilpres dan rekapitulasi suara dinilai banyak kalangan tidak bepengaruh apa-apa, karena semua tahapan sudah berlangasung, mulai dari penetapan capres-cawapres, kampanye, pencoblosan, dan penghitungan suara.
Karena itu tidak berlebihan bila Prabowo dinilai sejumlah kapangan tidap memperlihatkan kenegarawanan. Setidaknya, pernyataan mundur yang disampaikan menjelang akhir rekapitulasi suara nasional, mengesankan kubu Prabowo tidak memenuhi kesepaktan siap kalah dan siap menang.
Kalah atau menang, memang itulah hasil persaingan. Diibratkan pada pertandingan olahraga, untuk menentukan pemenang (pertandingan final) harus ada yang menang dan kalah. Tidak ada pertandingan berakhir imbang, kecuali di babak penyisihan. Setelah melalui perjalanan panjang, pilpres telah membuahkan hasil, pemimpin pemeritnahan untuk lima tahun ke depan. Harusnya hasil itu diterima semua pihak.
Bagi pasangan yang menang, Jokowi-JK, meski masih ada waktu tiga bulan sebelum mengambil alih pemerintahan dari pasangan presiden-wakil presiden sebelumnya, sejak dini (sekarang) Jokowi-JK sewajarnya menyusun program 5 tahun ke depan. Mulai dari memilih siapa saja pantas masuk kabinet, sampai pada upaya mensejahterakan bangsa.
Selama kampanye pasangan Jokowi-JK memang sudah membeberkan rencana kerja, visi dan misi, bahkan sampai hal-hal kecil seperti janji makin menyejahterkan guru, masalah pangan kaitan dengan impor dan lainnya. Semua itu hendaknya tak hanya sekadar janji dalam upaya menarik suara pemilih, tetapi benar-benar dibuktikan.
Jokowi-JK harus menjadi Presiden dan Wakil Presiden bagi seluruh rakyat Indonesia. Bukan hanya pemimpin bagi sebagian masyarakat saja. Begitu memimpin, seluruh wilayah Indonesia wajib mendapat perhatian. Tidak ada daerah lumbung suara atau daerah yang berpihak pada pasangan capres-cawapres lain ketika digelarnya Pilpres.
Semua perbedaan diakhiri, termasuk dengan pasangan yang kalah atau Prabowo Subianto-Hatta Rajasa, antara tim pemenangan yang satu dengan lainnya. Bukalah lembaran baru dengan tujuan demi bangsa dan negara. Pasangan terpilih harus bisa merangkul semua kalangan demi kemajuan bangsa dan negara.
Kita berharap duet Presiden dan Wakil Presiden Indonesia dalam 5 tahun ke depan mampu mengubah bangsa dan negara ke arah lebih baik. Semua janji menjadi kenyataan, ditetapi. Semoga lapangan kerja benar-benar terbuka, ekonomi rakyat maju, masalah pangan, pendidikan, kesehatan, dan banyak lainnya teratasi. Indonesia juga makin berperan dalam pergalutan internasional.
Persaingan telah berakhir, pemenang sudah terpilih. Yang kalah harus legawa, dan pemenang saatnya memperjuangan semua kepentingan. Jokowi-JK saatnya membela semua kalangan, demi bangsa dan Negara.***
