MIMBAR-RAKYAT.Com (Jakarta) – Beredar isu, Antasari Azhar, mantan Ketua KPK akan diangkat sebagai Jaksa Agung menggantikan M. Prasetyo.
Willy Prakarsa, Ketua Presidium Jaringan Aktivis Reformasi Indonesia (Jari 98) mendukung usulan atau wacana itu. Sebab posisi Jaksa Agung merupakan hak presiden untuk memilihnya.
“Pengangkatan anggota kabinet itu hak prerogatif presiden, termasuk soal Jaksa Agung. Kalau Jokowi mau mengangkat Antasari yah itu kan hak Presiden,” kata Willy kepada wartawan, Sabtu (16/9).
Menurut Willy, Antasari dianggap mumpuni dan layak menjadi pucuk pimpinan di Korps Adhyaksa itu. Usulan tersebut disampaikan melihat pengalaman Antasari di bidang hukum.
“Saya kira sangat layak sekali, tidak ada hambatan, tidak ada larangan seseorang terpidana menjadi pembantu Presiden, tidak ada larangan. Itu menjadi hak prerogatif Presiden apalagi beliau sudah mendapatkan grasi,” tuturnya.
Willy melanjutkan berdasarkan aspek perkembangan situasi negara karena lemahnya perekonomian yang tidak menentu akibat korupsi yang masih merajalela. Willy memastikan bahwa hak politik Antasari tidak pernah dicabut.
“Tidak ada Undang-undang yang secara tegas melarangnya toh. Grasi pun sudah diberikan melalui Presiden/Kepres atas pertimbangan Mahkamah Agung,” jelasnya.
Willy mengatakan bahwa seorang napi yang terjadi tidak selalu sempurna karena perbuatan hukum melainkan karena korban situasi politik. Seperti yang dialami Presiden Soekarno, Xanana Gusmao dan Mahatma Gandhi.
“Mereka masuk penjara bukan karena perbuatan hukum melainkan situasi politik sama halnya yang dialami Antasari. Faktanya demikian toh yang terjadi,” jelasnya.(joh)
