Mimbar-Rakyat.com (Cox’s Bazar) – Lebih dari 400.000 masyarakat Rohingya telah meninggalkan Myanmar dan mengungsi ke Bangladeh. Pemimpin Bangladesh telah menghubungi Amerika Serikat (AS) untuk mencari bantuan global dalam mengatasi krisis tersebut.
Al Jazeera melaporkan, Sabtu (16/9), Bangladesh berupaya mencari bantuan global karena Muslim Rohingya terus melarikan diri dari Myanmar ke Bangladesh dalam jumlah luar biasa. Bangladesh menjadi tujuan pelarian Muslim Rohingya sejak kekerasan meletus di negara bagian Rakhine yang didominasi orang-orang Buddha, 25 Agustus.
Pada hari Sabtu (16/9), PBB mengatakan, jumlah orang yang memasuki Bangladesh melarikan diri dari kerusuhan tersebut telah mencapai 409.000 orang, meningkat setiap hari.
Kondisi memburuk di kota perbatasan Cox’s Bazar di mana arus masuk telah menambah tekanan pada kamp Rohingya yang sudah dipenuhi 300.000 orang dari gelombang pengungsi sebelumnya.
PBB mengatakan, dua anak dan seorang wanita tewas dalam suatu “perebutan” ketika sebuah kelompok swasta menyerahkan pakaian di dekat sebuah kamp hari Jumat.
Minta Bantuan
Sheikh Hasina, Perdana Menteri Bangladesh bertolak ke New York City, Sabtu (16/9) untuk meminta bantuan internasional dan menuntut lebih banyak tekanan pada Myanmar pada pembicaraan di Majelis Umum PBB.
“Dia akan segera menghentikan kekerasan di negara bagian Rakhine, Myanmar dan meminta Sekretaris Jenderal PBB untuk mengirim sebuah misi pencarian fakta ke Rakhine,” kata Nazrul Islam, seorang juru bicara perdana menteri, kepada kantor berita AFP.
“Dia juga akan meminta masyarakat internasional dan PBB untuk memberi tekanan kepada Myanmar untuk mengembalikan semua pengungsi Rohingya ke tanah air mereka di Myanmar,” katanya.
Menteri Luar Negeri AH Mahmood Ali mengatakan: “Kami akan melanjutkan tekanan internasional kepada pemerintah Myanmar untuk segera mengakhiri pembersihan etnis Rohingya yang terus berlanjut.”
Kementerian luar negeri pada Jumat lalu memanggil pengusaha Myanmar untuk ketiga kalinya di Dhaka guna memprotes dugaan pelanggaran wilayah udara oleh pesawat tempur dan helikopter Myanmar. Kementerian tersebut memperingatkan tiga pelanggaran antara 10 dan 14 September dapat menyebabkan “konsekuensi yang tidak beralasan”.
Pemerintah Bangladesh sebelumnya telah melakukan protes ke kedutaan Myanmar terkait penanaman ranjau darat di dekat perbatasan mereka, yang telah membunuh beberapa orang Rohingya.***(janet)
