MIMBAR-RAKYAT.Com (Jakarta) – Meski kewajiban membuat laporan pertanggungjawaban (LPJ) dihapus, Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno minta, Ketua RT/RW tetap transparan mengelola keuangan.
Sandi menilai kewajiban Ketua RT/RW membuat LPJ atas dana operasional selama ini menjadi beban. Pengurus RT/RW mengaku kesulitan memberi LPJ dengan ketentuan penyertaan kwitansi.
Dia menyebutkan, tugas RT/RW sebagai pengayom masyarakat sering membuat dana operasionalnya melebihi dari yang didapatkan dari Pemprov DKI.
“Mereka sebetulnya perlu dimanusiakan. Nah laporan laporan yang mesti dilengkapi dengan kwitansi ini kadang-kadang buat mereka, kan mereka nombok karena uangnya nggak cukup selama ini untuk kegiatan warga. Akhirnya menyulitkan dan memberikan beban bagi mereka,” katanya kepada wartawan di Balaikota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Rabu (6/11).
Politisi Partai Gerindra itu mengungkapan, desakan untuk memghapus ketentuan LPJ berasal dari RT/RW yang merasa diperlakukan tidak setara dengan Lembaga Musyawarah Kelurahan (LMK).
Ketua RT/RW, dibebani kewajiban LPJ sedangkan KMU tidak diharuskan, hal inilah yang dilaporkan para pengurus RT/RW kepadanya.
“Karena mereka membandingkan LMK. Ada dikasih juga uang, uang kehormatan tapi nggak ada laporan pertanggungjawabannya. Gini, nggak konsisten gitu lho antara satu pengayom masyarakat dengan RT/RW. Jadi ini yang coba kita kembalikan dalam fungsi yang setara dan memiliki tentunya rasa keadilan, rasa keberadilan,” tandas Sandi.
Meski demikian, Sandi tetap berharap terdapat proses transparansi dari penggunaan dana operasional RT/RW. Sandi berharap dengan dihapusnya kewajiban LPJ, pola interaksi Pemprov DKI dengan RT/RW berjalan dengan baik.
“Biro Tata Pemerintahan sedang menyusun. Kita harus membentuk suatu sinergi yang lebih baik. Nanti begitu sudah final, termasuk komprehensif. Bukan hanya tentang laporan pertanggungjawabannya, bukan hanya besarannya. Tapi tentang bagaimana pola pembinaan warga, pola interaksi,” pungkasnya. (joh)
