MIMBAR-RAKYAT.Com (Jakarta) – Meski malam hari terlihat gemerlap, tapi masih ada ratusan kampung di DKI Jakarta kumuh. Karena itu, DPRD mendesak Gubernur Anies Baswedan dan Wakil Gubernur Sandiaga Uno menata kampung kumuh tersebut.

“Kampung atau RW kumuh tersebut harus ditata dengan baik. Tapi pola penataannya tidak boleh dengan cara penggusuran. Nggak pantas Jakarta itu masih banyak kampung kumuh,” tegas Inggard Joshua, anggota DPRD DKI Jakarta kepada wartawan, Rabu (18/4).

Inggard menjelaskan, dengan pendekatan yang baik, warga yang ada di kawasan kumuh akan bersedia ditata.

Dia mencontohkan, penataan yang dilakukan di kawasan Tebet. Pemprov DKI Jakarta oleh Gubernur Sutiyoso kala itu dibuatkan rumah susun tetapi dengan konsep kepemilikan.

“Ternyata warga bersedia. Mereka memiliki rusun, sementara lahannya dimiliki Pemprov DKI Jakarta. Pola seperti ini yang harus diterapkan Gubernur Anies dan Wakil Gubernur Sandiaga,” tandas Inggard.

Pola penggusuran yang dilakukan rezim sebelumnya, sambung Inggard, terbukti gagal. Hanya sebagian kecil saja warga yang ditampung di rusun. “Makanya pola penataan kampung kumuh jangan mengedepankan penggusuran,” ucapnya.

Sesuai dengan data, selama rezim sebelumnya sebanyak 25.533 warga menjadi korban penggusuran. Sebanyak 12.500 tempat usahanya diberangus.

Sejumlah kawasan yang digusur adalah Kampung Pulo, Bukit Duri, Bidara Cina, Cawang, Kampung Aquarium Pasar Ikan, Kalijodo, Rawajati dan Pinagsia, Tanah Tinggi, Kemayoran dan lainnya. (joh)