Mimbar-Rakyat (Jakarta) – Rekam biometrik seluruh calon jemaah haji tahun ini dijadikan sebagai salah satu syarat utama oleh Pemerintah Arab Saudi untuk proses penerbitan visa atau pemvisaan. Hal itu diungkapkan Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kemenag, Nizar.

Untuk memenuhi persyaratan tersebut Kemenag, menurut Nizar, seperti disampaikan melalui siaran pers dari Kemenag,  maka proses rekam biometrik tahun ini akan dilakukan di 34 provinsi.

Biometrik adalah teknologi yang digunakan untuk menganalisis fisik dan kelakuan manusia dalam autentifikasi. Proses rekam biometrik ini akan mulai dijalankan Senin (11/3).

“Kebijakan Saudi, tahun ini seluruh jemaah haji harus direkam data biometriknya sebagai syarat pemvisaan,” kata Nizar, di Jakarta, Kamis (7/3).

“Tim Ditjen PHU siap menindaklanjuti kebijakan ini agar prosesnya bisa segera dipahami dan tidak menyulitkan jemaah,” katanya lagi.

Sementara Direktur Pelayanan Haji Dalam Negeri Muhajirin Yanis menyatakan,  pihaknya sudah menggelar rapat dengan VFS Tasheel selaku pihak yang ditunjuk Pemerintah Saudi untuk melakukan proses rekam biometrik. VFS Tasheel sudah membuka kantor layanan di 34 titik,  kecuali Provinsi Papua, Papua Barat, dan Maluku.

Saat ini, mereka sedang berupaya untuk menambah tujuh titik layanan lagi, yaitu di Solo, Semarang, Cirebon, Serang, DI Yogyakarta, Pekanbaru,  dan Palembang.

“Kemarin saya rapat dengan VFS Tasheel dan Kemenag mengusulkan agar mereka menambah titik layanan lagi di 120 lokasi,” tuturnya.

“120 titik layanan usulan Kemenag tersebar di kabupaten/kota pada provinsi dengan jemaah banyak dan lokasinya jauh. Misalnya, di pulau Jawa, Sumut, Sulsel, dan beberapa daerah kepulauan,” sambungnya.

“VFS Tasheel merespon positif usulan ini dan akan mengkajinya,” katanya.

Kasubdit Dokumentasi Haji Nasrullah Jassam menambahkan, VFS Tasheel juga akan membuka layanan bergerak atau mobile services.  “Untuk wilayah seperti Papua, kemungkinan layanan bukan dalam bentuk kantor tapi dalam bentuk bio mobile,” tuturnya.***(hdta)