MIMBAR-RAKYAT.Com (Jakarta) – Komisi VII DPR RI menggelar pertemuan informal dengan jajaran direksi PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) besok, Selasa (6/8) pada pukul 13:00 WIB untuk membahaskasus listrik mati serentak.
Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Ridwan Hisjam mengatakan pertemuan informal ini dilakukan guna menyikapi pertanyaan masyarakat terkait insiden listrik padam secara massal di wilayah Jakarta dan sebagian Banten, Jawa Barat, serta Jawa Tengah pada Minggu (4/8) hingga Senin (5/8).
Menurutnya, pertemuan informal ini ditempuh lantaran pihaknya sedang dalam masa reses sehingga tidak bisa mengirimkan undangan secara resmi ke PLN untuk melakukan rapat kerja.
“Hanya silaturahmi saja di ruang pimpinan, pertemuan informal untuk menanyakan kenapa (listrik padam) sampai terjadi,” kata Ridwan, Senin (5/8).
Ridwan sendiri mengaku tidak akan bisa hadir dalam pertemuan informal tersebut. Dia pun mengaku belum mengetahui perwakilan Komisi VII DPR yang akan hadir dalam pertemuan tersebut. Pasalnya, kata dia, semua pimpinan dan anggota sedang kembali ke daerah pemilihan untuk melaksanakan agenda reses.
Selain itu, Ridwan juga mengaku tidak mengetahui apakah Pelaksana Tugas Direktur Utama (Plt Dirut) PLN Sripeni Inten Cahyani akan turut hadir dalam pertemuan informal tersebut untuk menjawab pertanyaan Komisi VII DPR.
Ridwan hanya mengatakan Sekretariat Komisi VII DPR telah mengirimkan undangan secara informal dan akan memastikan pihak-pihak yang akan hadir dalam pertemuan besok.
Jokowi Disarankan Ganti Rini dan Jonan
Sementara itu, terkait listrik padam serentak kemarin, Ketua Komisi VII DPR Gus Irawan Pasaribu menyarankan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) agar mengganti Menteri BUMN Rini Soemarno serta Menteri ESDM Ignasius Jonan.
Menurutnya penggantian Rini dan Jonan dapat menjadi solusi bagi Jokowi agar bisa merealisasikan visi dan misi yang sudah dijanjikan kepada masyarakat.
“Ini tanggang jawab Menteri BUMN dan Menteri ESDM. Menterinya saja sekalian diganti. Apalagi Presiden akan lanjut, beliau bisa ganti menteri yang tidak perform agar program untuk mencapai visi dan misi yang dijanjikan dalam masa kampanye segera dijalankan tanpa harus menunggu periode berjalan berakhir,” kata Irawan lewat pesan singkat.
Politikus Gerindra itu menilai kejadian listrik padam itu telah menimbulkan kerugian yang sangat besar seperti di sektor industri, telekomunikasi, transportasi, hingga ke rumah tangga.
Menurutnya, kejadian listrik padam ini harus menjadi pelajaran untuk Pemerintah dan PLN.
“Ini kejadian berulang yang tidak boleh terjadi lagi,” ujar Irawan.
Dia pun menyarankan, agar PLN membuat rencana cadangan dan sistem kontrol dalam menghadapi sebuah masalah agar tidak berdampak luas.
Pemadaman listrik terjadi di wilayah Jakarta dan sebagian Banten, Jawa Barat, serta Jawa Tengah, pada Minggu (4/8). Bahkan beberapa wilayah masih padam hingga Senin (5/8) pagi.
PLN sebelumnya menjelaskan bahwa penyebab pemadaman listrik adalah karena ada gangguan pada sisi transmisi Ungaran dan Pemalang 500 kV. Hal ini mengakibatkan transfer energi dari timur ke barat mengalami kegagalan.
Akibatnya, seluruh pembangkit di sisi tengah dan barat Jawa mengalami gangguan (trip). Aliran listrik kemudian padam di wilayah Jabodetabek, sebagian Jawa Barat dan Jawa Tengah. Listrik padam di wilayah Jabodetabek sendiri terjadi mulai pukul 11:48 WIB.
Selain itu, pemadaman listrik di wilayah lainnya termasuk Jawa Barat disebabkan karena gangguan transmisi Sutet 500 kV. Area yang terdampak listrik padam ini antara lain Bandung, Bekasi, Cianjur, Cimahi, Cirebon, Garut, Karawang, Purwakarta, Majalaya, Sumedang, Tasikmalaya, Depok, Gunung Putri, Sukabumi, dan Bogor. (C/d)
