MIMBAR-RAKYAT.Com (Jakarta) – Hasto Kristiyanto, Sekjen DPP PDI Perjuangan mengatakan, sependapat dengan Presiden Joko Widodo terkait wacana amandemen terbatas UUD 1945. Pihaknya menyetujui aspek amandemen terbatas yang terkait dengan haluan negara, bukannya hal-hal yang menyangkut prinsip kedaulatan.

“Amandemen terbatas hanya bersentuhan dengan haluan negara, tidak mengubah tata cara presiden dan wakil presiden dipilih langsung oleh rakyat. Jadi pendapat PDI Perjuangan sama dengan presiden,” ujar Hasto dalam keterangannya, Jumat (16/8).

Amandemen terbatas merupakan aspek fundamental yang memberikan haluan kepada negara untuk menentukan arah besar pembangunan, di antaranya soal rencana pemindahan ibu kota Indonesia ke Kalimantan.

“Amandemen terbatas merupakan kebijakan pokok yang menempatkan ideologi Pancasila sebagai dasar dan bintang pengarah. Suatu perencanaan menyeluruh yang mengikat seluruh lembaga negara, mengintegrasikan pemerintah pusat dan daerah, dan menentukan arah masa depan rakyat Indonesia,” ujarnya.

Dengan demikian, kata Hasto, untuk urusan pemindahan ibu kota diperlukan haluan negara agar utuh cara pandang dan arah pembangunan.

Dia menegaskan sebagai pertemuan peradaban besar dunia, Indonesia memiliki tanggung jawab untuk mencapai taraf kemajuan dalam seluruh bidang kehidupan.

Sebelumnya, Presiden Jokowi juga mengajak semua lembaga-lembaga negara untuk membangun sinergi yang kuat. Dia berharap sinergi ini bisa mendukung lompatan-lompatan kemajuan untuk mengentaskan kemiskinan, menekan ketimpangan, dan membuka lapangan kerja sebanyak-banyaknya.

“Bergandengan tangan menghadapi ancaman intoleransi, radikalisme, dan terorisme. Serta ikut serta melahirkan lebih banyak lagi SDM-SDM unggul yang membawa kemajuan bangsa,” ujarnya. (C/d)