MIMBAR-RAKYAT.Com (Jakarta) – Wakil Presiden Ma’ruf Amin mengumpulkan perwakilan dari pelbagai ormas Islam seperti Muhammadiyah, PBNU, dan MUI di kediamannya, Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, Selasa (16/6) malam. Dalam pertemuan itu, Wapres Ma’ruf didampingi Menko Polhukam Mahfud MD.
Ma’ruf bersama Mahfud menyampaikan sikap pemerintah terkait penundaan pembahasan Rancangan Undang-undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP).
“Malam ini saya bersama Pak Mahfud bertemu dengan MUI, NU, dan Muhammadiyah untuk menyampaikan sikap pemerintah yang sudah diambil. Pemerintah meminta kepada DPR untuk menunda setelah pemerintah membahas, memperhatikan berbagai tanggapan terhadap RUU HIP,” kata Ma’ruf usai pertemuan dalam konferensi pers daring.
Dia menjelaskan, pemerintah menunda pembahasan draf RUU HIP lantaran saat ini sedang fokus dalam penaganan Covid-19. Serta dampak dari virus tersebut yaitu dalam rangka pemulihan ekonomi nasional.
“Alhamdullilah, keputusan pemerintah dapat respons dari MUI, NU, dan Muhammadiyah,” jelas Ma’ruf.
Ma’ruf juga berterima kasih pada ormas yang sudah menerima. Dan berharap ormas lain pun menerima keputusan tersebut.
“Kami berterima kasih dan semoga respons ini juga direspons sama oleh ormas lain juga,” kata Ma’ruf.
Diketahui yang hadir dalam pertemuan tersebut yaitu perwakilan Sekjen PB NU Faizal Zaini, Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu’ti, Perwakilan Pimpinan MUI Marsudi Suhud dan Buya Basri Barnanda.
Pemerintah Tunda Pembahasaan RUU HIP
Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan, pemerintah memutuskan untuk menunda pembahasan Rancangan Undang-undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP). RUU HIP menjadi pro dan kontra, salah satunya karena tak memasukan TAP MPRS tentang larang komunisme, Marxisme dan Leninisme.
Dalam cuitan Mahfud MD di Twitter, dia meminta DPR untuk lebih banyak menyerap aspirasi seluruh elemen masyarakat terlebih dahulu.
Mahfud pun menegaskan, pemerintah sekarang lebih fokus menghadapi pandemi Covid-19.
“Terkait RUU HIP, Pemerintah menunda untuk membahasnya dan meminta DPR sebagai pengusul untuk lebih banyak berdialog dan menyerap aspirasi dulu dengan semua elemen masyarakat. Pemerintah masih lebih fokus dulu untuk menghadapi pandemi Covid-19. Menko Polhukam dan Menkum-HAM diminta menyampaikan ini,” tulis Mahfud MD, Rabu (16/6). (M/d)
