MIMBAR-RAKYAT.com (Jakarta) –Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Tedjo Edhy sudah ditegur Presiden Joko Widodo terkait pernyataan yang menuai kritik masyarakat. Tedjo sebelumnya menilai Komisi Pemberantasan Korupsi kekanak-kanakan karena mengerahkan massa pendukung. Ia juga menyebut massa yang mendukung KPK tersebut merupakan rakyat tidak jelas.
” Presiden sudah memberikan suatu nasihat-nasihat. Suatu ….apa itu, agar diluruskan, yang baik,” kata Wakil Presiden Jusuf Kalla di Kantor Wakil Presiden Jakarta, Selasa (27/1/2015).
Menurut Kalla, Presiden sudah mengingatkan Tedjo untuk berhati-hati dalam berbicara. Tedjo diminta tidak menggunakan istilah-istilah yang tak sesuai. Kalla pun mengaku ikut menasihati Tedjo.
“Saya juga sudah memberikan pandangan ke Pak Tedjo untuk memakai istilah-istilah yang lebih sesuailah,” ujar Kalla.
Mengenai kemungkinan pemerintah melakukan perombakan kabinet (reshuffle) menjelang 100 hari pemerintahannya, Kalla mengatakan bahwa sejauh ini belum ada niat untuk mengganti para pengisi kabinet.
“Belum, masa 100 hari langsung di-reshuffle?” kata Kalla.
Ia juga menilai bahwa evaluasi kabinet tidak harus dilakukan menjelang 100 hari pemerintahan, tetapi bisa kapan pun dilakukan oleh Presiden.
Saat dipanggil oleh Presiden Joko Widodo pada Sabtu (24/1/2015), Tedjo menyinggung soal dukungan rakyat kepada KPK. Ia menyindir pimpinan KPK yang dianggapnya terkesan memperkeruh suasana dengan mengatasnamakan rakyat pasca-Bambang Widjojanto ditetapkan sebagai tersangka oleh Badan Reserse Kriminal Polri.
“Jangan membakar-bakar massa, mengajak rakyat, ayo rakyat, kita ini, enggak boleh begitu. Itu suatu pernyataan sikap yang kekanak-kanakan. Berdiri sendiri, kuat dia. Dia akan didukung, konstitusi mendukung. Bukan dukungan rakyat yang enggak jelas itu, konstitusi yang mendukung,” kata Tedjo
Pernyataan Tedjo ini menuai kritik dari masyarakat, terutama para netizen. Melalui meme alias konten guyonan, netizen menyindir Tedjo. Tak hanya berguyon, netizen juga mengkritik keras hingga menilai Tedjo layak dipecat sebagai menteri. (Ais)
