Mimbar-Rakyat.com (Washington) – Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden telah menandatangani serangkaian perintah eksekutif, memorandum dan arahan yang akan membalikkan beberapa kebijakan paling memecah belah oleh pendahulunya Donald Trump, termasuk membatalkan apa yang disebut “larangan Muslim”, serta bergabung kembali dengan kesepakatan iklim Paris, serta mengakhiri prosesnya untuk menarik diri dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO).
Hanya beberapa jam setelah memasuki masa kepresidenannya, Joe Biden menandatangani semua itu. Beberapa jam setelah pelantikannya di US Capitol pada hari Rabu (Kamis WiB) ini, Biden menandatangani 15 tindakan eksekutif yang sebelumnya dikatakan timnya bertujuan untuk “membalikkan kerusakan paling parah dari pemerintahan Trump”. Demikian dikutip mimbar-rakyat.com dari Al Jazeera.
“Beberapa tindakan eksekutif yang akan saya tandatangani hari ini akan membantu mengubah arah krisis Covid, kami akan memerangi perubahan iklim dengan cara yang belum kami lakukan sejauh ini dan memajukan kesetaraan rasial dan dukung komunitas lain yang kurang terlayani, “katanya, seperti dilaporkan Al Jazeera dengan melansir kantor berita Reuters.
Tantangan besar pertama Biden saat ia memasuki Gedung Putih akan mengatasi pandemi Covid-19 yang melonjak, yang telah menewaskan lebih dari 400.000 orang di seluruh negeri hingga saat ini.
Untuk itu, Biden menandatangani perintah pada Rabu sore untuk melembagakan mandat masker 100 hari di seluruh AS dan menunjuk koordinator Covid-19 untuk mengelola tanggapan nasional terhadap pandemi.
Dia juga telah mengumumkan bahwa AS akan tetap menjadi anggota WHO, dan bahwa Dr Anthony Fauci, direktur Institut Nasional Alergi dan Penyakit Menular, akan menghadiri pertemuan Dewan Eksekutif WHO yang sedang berlangsung di kepala delegasi AS.
Berikut ini beberapa tindakan eksekutif pertama Biden sebagai presiden:
Membatalkan ‘larangan Muslim’: Biden mencabut apa yang disebut “larangan Muslim”, perintah eksekutif yang ditandatangani Trump pada 2017 yang melarang pelancong dari tujuh negara mayoritas Muslim memasuki AS.
Larangan itu diubah beberapa kali di tengah gugatan hukum dan akhirnya dikuatkan oleh Mahkamah Agung AS pada 2018.
“Presiden mengakhiri larangan Muslim – sebuah kebijakan yang berakar pada permusuhan agama dan xenofobia,” kata Sekretaris Pers Gedung Putih Biden, Jen Psaki, dalam briefing Rabu malam.
Council on American-Islamic Relations menyambut baik keputusan itu sebagai “langkah pertama yang penting untuk membatalkan kebijakan anti-Muslim dan anti-imigran dari pemerintahan sebelumnya”.
“Ini adalah pemenuhan penting dari janji kampanye kepada komunitas Muslim dan sekutunya,” kata direktur eksekutif kelompok itu, Nihad Awad, dalam sebuah pernyataan.
Bergabung kembali dengan perjanjian Paris. AS akan sekali lagi menjadi pihak dalam Perjanjian Paris, demikian Biden mengumumkan.
Langkah untuk bergabung kembali dengan perjanjian internasional tentang perubahan iklim diharapkan berlaku 30 hari setelah disimpan di PBB, tim Biden mengatakan sebelumnya pada hari Rabu.
Pada November, AS menjadi negara pertama di dunia yang menarik diri dari perjanjian itu – sebuah langkah yang memicu ketegangan antara Washington dan sekutunya di Eropa dan menuai kecaman luas dari kelompok lingkungan dan hak asasi manusia.
Biden juga memutuskan beberapa tindakan eksekutif pertamanya. ***(edy)
Presiden AS Joe Biden saat menyampaikan pidato pelantikannya pada Rabu 20 Januari 2021 (Kamis WIB), di Capitol AS di Washington, DC. Biden dilantik sebagai presiden ke-46 AS. (Foto: AFP/Arab News)
