Mimbar-Rakyat.com (Kuningan) – Kabupaten Kuningan dinyatakan sebagai salah satu kabupaten termiskin se-Jawa Barat, menjadi sorotan masyarakat, salah satunya seperti yang diamati pemerhati kebijakan pemerintah, Sujarwo.
Pria yang akrab disapa dengan Mang Ewo itu, menyayang kurangnya kepedulian lembaga legislatif terhadap pengentasan kemiskinan di Kabupaten Kuningan.
Gubernur Jawa Barat ,Ridwan Kamil mengungkapkan kenaikan tingkat kemiskinan terjadi di Jawa Barat, terjadi pada 19 daerah dari 27 kota/Kabupaten, tapi yang paling signifikan terjadi di Kuningan, Indramayu, Sumedang, Kabupaten Cianjur dan Kota Cirebon.
“Pengentasan kemiskinan itu tidak bisa menyalahkan pihak eksekutif saja, karena itu menjadi tanggung jawab bersama sebagai penyelenggara pemerintah. Karena kan kesuksesan selalu diklaim sebagai hasil kerja sama dari birokrasi dan legislatif,” ujar Mang Ewo, Senin (8/2/2021).
Ia pun mempertanyakan peran legislatif yang seharus bertanggung jawab untuk pengentasan kemiskinan.
“Seharusnya menjadi tanggung jawab bersama, bukan malah menyerang terhadap pemerintah. Yang saya sesalkan komisi II, kinerjanya semakin tidak jelas, setelah berganti kepemimpinan dari Julkarnaen kepada Rani,” tandasnya.
Menurutnya kepemimpinan Komisi II DPRD Kuningan, yang saat ini dipimpin oleh Rani Febriyani merupakan Aleg Fraksi Demokrat, tidak ada gebrakan yang membuat masyarakat bangga terhadap wakil rakyat.
“Saya rasa kepemimpinan saudari Rani sekarang tidak ada gebrakan membuat rakyat bangga, berbeda dengan kepemimpinan sebelumnya yakni Julkarnaen yang begitu dinamis kinerjanya,” tuturnya.
Melihat kondisi demikian, ia pun menyarankan agar Fraksi Demokrat mengganti kadernya untuk memimpin Komisi II. “Apabila itu merupakan jatahnya Demokrat, maka Demokrat perlu memikirkan kader lainnya menggantikan posisi Rani, jika perlu kocok ulang AKD,” jelas Mang Ewo yang juga Wakil Ketua PWI Kuningan.
Ia pun berharap Komisi II, untuk segera bergerak, dan peduli terhadap kondisi rakyat, yakni tidak hanya duduk di belakang meja saja.
“Ya, Komisi II harus pro aktif juga, jangan hanya cindeteun (red: berdiam diri) saja di belakang meja, saya rasa membaca berita pun tidak dilakukan oleh aleg komisi II, sehingga permasalahan pengentasan kemiskinan seolah-olah tidak ada respon dari Komisi II,” katanya.
Menurutnya, membaca berita perlu dilakukan untuk mengetahui perkembangan soal kemiskinan. “Seperti yang ramai dibicarakan bahwa fokusnya untuk pengentasan kemiskinan itu adalah pertanian. Sekarang lahan pertanian kan sudah semakin menipis, dan itu harus menjadi perhatian Komisi II, yang harus mulai bergerak,” ujarnya.
Sementara itu Ketua Komisi II DPRD Kuningan, Rani Febriyani mengklaim pihaknya telah bekerja walaupun tidak dipublish oleh media.
“Jauh sebelum ada isu Kabupaten Kuningan miskin juga komisi II konsisten dalam pembahasan perekonomian Kabupaten Kuningan bersama mitra kerja,” katanya. (dien / arl)
