Mimbar-Rakyat.com (Kuningan) – Sudah sekitar 3 tahun masa kepemimpinan Bupati Kuningan Acep Purnama bersama Wakil Bupati H.M Ridho Suganda dengan Visi Kuningan Maju (Makmur, Agamis, Pinunjul) Berbasis Desa Tahun 2023.
Terkait refleksi tiga tahun kepemimpinan Bupati-Wakil Bupati Kuningan periode 2018-2023 ini, PWI Kabupaten Kuningan menyampaikan beberapa kritikan dan masukan yang disampaikan oleh Ketua PWI Kabupaten, Nunung Khazanah dalam kegiatan refleksi pembangunan 3 tahun masa kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kuningan masa bhakti 2018-2023.
“Saat ini harus fokus pada recovery, terutama pemulihan ekonomi, bantuan sosial bukan salah satu alternatif untuk pemulihan ekonomi, namun masyarakat kuningan butuh solusi dalam usaha mereka, baik dibidang pertanian, niaga, pariwisata, umkm dan sektor-sektor usaha lainnya,” ucap Nunung.
Selain itu, Ketua PWI juga menyoal isu kemiskinan yang sempat santer dipublish, kemiskinan tersebut mungkin segaris lurus dengan dampak pandemi. Saat adanya keterpurukan akibat pandemi yang memukul semua kalangan, dari mulai pengusaha besar sampai ke pelaku usaha kecil, penduduk kuningan pun ikut didera dengan daya beli yang tidak terjangkau, sehingga indeks kedalaman kemiskinannya tinggi dan mengakibatkan kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk.
“Akan tetapi permasalahan itu, tentu bukan tanpa solusi, saya optimis kalau melihat potensi daerah kita, insya alloh kita bisa berkembang maju. kuningan memiliki potensi pertanian, pariwisata dan umkm. harapan saya, sektor-sektor tersebut bisa menjadi perhatian pemerintah supaya problem terbaru tersebut bisa terpecahkan “ Lanjutnya.
PWI berharap adanya keseriusan dan sinergitas seluruh SKPD untuk mengentaskan problem itu, adanya pendekatan yang berintegrasi satu sama lainnya.
“Selain kemiskinan, di kuningan sendiri banyak infrastruktur, rencana fisik yang terbengkalai dan hanya sebatas rencana, contohnya rencana pengalihan setda yang dialihkan ke kompleks KIC, mau digimanakan?, sekarang gedung itu jadi ‘rumah hantu’, dan malah Satpol PP nya pindah ke Aruji, dan masih banyak bangunan terbengkalai lainnya yang tidak dimanfaatkan” Ucapnya.
Nunung juga menyoroti sudah hampir satu bulan lebih pasca diresmikan dan dioperasionalkannya Terminal Terpadu Pariwisata di Kecamatan Pasawahan, namun sangat disayangkan sekarang seperti bangunan kosong, Pemda hanya merencanakan dari sisi fisik tapi setelah bangunan itu jadi masih belum terlihat pemanfaatannya.
“Perencanaan Bappedanya tidak siap, Disporapar juga, Dishub juga tidak siap memfasilitasi berdirinya terminal. saat ini belum ada aktivitas sesuai tujuan dan rencana” Tegasnya.
Selain hal-hal tadi, PWI juga mengkritisi visi 25 Desa Wisata yang akan diwujudkan, bagaimana dukungan kepada desa, kesiapan desa dan masyarakatnya dalam membangun 25 desa wisata, apakah hanya sebatas mendeklarasikan
“apakah setelah jadi desa wisata penduduk dari 25 desa wisata sudah menikmati efek wisatanya, apakah ini hanya target diatas kertas dan hanya nama saja (untuk dideklarasikan) ?”Tanyanya.
Terakhir, PWI menyoroti sinergitas antar SKPD juga harus dicerminkan dengan keakuran dan kekeluargaan para pemimpin dan para Kepala SKPD supaya bisa dicontoh dan ditiru oleh masyarakat kuningan, sehingga tujuan visi misi ‘Kuningan Maju berbasis desa’ nya bisa tercapai. (Dien)
