Mimbar-Rakyat.com (Jakarta) – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan proses pembangunan food estate atau lumbung pangan di beberapa daerah di Indonesia tak semudah yang dibayangkan oleh banyak pihak. Hal tersebut Jokowi sampaikan merespons kritik soal food estate yang dinilai gagal dan menjadi kejahatan lingkungan.
“Kalau membangun food estate tak semudah yang bapak ibu bayangkan. Tanaman pertama biasanya gagal, kedua paling-paling berhasil 25 persen, ketiga baru, biasanya keenam, ketujuh baru pada kondisi normal. Jadi tak semudah dibayangkan,” kata Jokowi di Kompleks MPR/DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (18/8).
Jokowi menegaskan proses membangun food estate untuk antisipasi krisis pangan global. Ia mewanti-wanti kini semua negara sedang hadapi krisis pangan.
Dia mencontohkan persoalan gandum dan beras alami kelangkaan dan menjadi problem di semua negara.
“Yang makan gandum semua masalah. Harga juga naik drastis. Beras, setelah India setop enggak ekspor lagi, semua yang makan beras semuanya sekarang masalah. Harga naik. Sehingga lumbung pangan, food estate harus, untuk cadangan,” ujarnya.
“Baik cadangan strategis, kalau melimpah nanti enggak apa-apa untuk ekspor dalam rangka bersama,” kata Jokowi menambahkan.
Meski demikian, Jokowi menyadari pelaksanaan program food estate pasti ada kekurangan. Dia memastikan pihaknya akan mengevaluasi agar proyek ini terus berjalan.
“Kita bangun di Humbang Hasundutan, ketiga kali baru bisa agak lebih baik. Di Pulang Pisau Kalteng itu juga belum ada berada kondisi normal baik. Di Gunung Mas juga sama. Semua akan diperbaiki, dievaluasi dikoreksi, diulang. Kalau kita enggak berani baru gagal pertama sudah mundur, sampai kapanpun, lupakan,” katanya.
Selain itu, Jokowi angkat suara soal tudingan food estate hanya dikuasi oleh sekelompok golongan saja. Menurutnya, program food estate dikerjakan lintas kementerian dengan tugas dan fungsinya masing-masing.
“Yang kerja beberapa kementerian, ada kementerian teknisnya Kementerian Pertanian, ada land clearing di Kementerian PUPR, ada Kemenhan. Kekuatan ini dalam proses supaya tak terjadi krisis pangan,” ujarnya.
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto sebelumnya mengatakan program food estate mangkrak dan diduga disalahgunakan. Menurutnya, proyek-proyek itu kini hanya berimbas pada penebangan hutan yang tak berbuah apapun.
“Dalam praktek pada kebijakan itu ternyata disalahgunakan, kemudian hutan-hutan justru ditebang habis dan food estate-nya tidak terbangun dengan baik. Itu merupakan bagian dari suatu kejahatan terhadap lingkungan,” ujar Hasto di Bogor, Selasa (15/8). (ds/sumber CNNIndonesia.com)
