Mimbar-Rakyat.com (Jakarta) – Politikus PDI Perjuangan Deddy Yevri Sitorus buka-bukaan mengenai Budiman Sudjatmiko. Deddy menuturkan, Budiman pernah meminta jatah kursi menteri kepada partai, meski hanya untuk waktu tiga bulan.
“Dia datang ke kita minta dijamin untuk bisa dapat jatah kursi menteri, walaupun hanya tiga bulan,” ujar Deddy kepada wartawan, Selasa (22/8).
Namun, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menolak permintaan Budiman. Sebab, kursi menteri merupakan hak prerogatif presiden, partai tidak bisa memberi jaminan.
“Sama sekjen ditolak dong. Mana bisa menggaransi itu. Itu kan hak prerogatif presiden. Kita saja pun, hanya bisa merekomendasikan kepada Presiden Jokowi,” kata Deddy.
Pernyataan itu muncul setelah PDIP mengultimatum Budiman Sudjatmiko untuk mundur sebagai kader atau dipecat. Karena Budiman telah menyimpang dari keputusan partai dengan mendukung Prabowo Subianto sebagai calon presiden.
Saat ini, PDIP membebaskan Budiman untuk berdansa politik. Deddy tidak yakin nama Budiman menjadi faktor penentu kemenangan.
“Ya biarin aja dulu dia berdansa-dansa, apa namanya jadi penentu lah kalau di dalam kepalanya. Entah penentu apa? Dia aja nyaleg gagal,” pungkasnya.
Budiman Ogah Mundur
Politikus PDI Perjuangan Budiman Sudjatmiko mengaku tidak akan mundur sebagai kader partai berlambang banteng. Dia sebelumnya diultimatum oleh Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto agar mundur atau dipecat partai karena memberikan dukungan kepada Prabowo Subianto sebagai calon presiden.
Budiman merasa punya kesempatan untuk memberikan penjelasan lebih dulu kepada partai.
“Untuk mundur saya? Enggak ya bagi saya kalau mundur itu seperti malah saya tidak mendapatkan penjelasan tidak punya kesempatan untuk menjelaskan apa yang menjadi argumen saya,” katanya.
Budiman tidak ingin merespon berlebihan pernyataan Hasto. Ia menilai hal itu baru pernyataan secara personal.
Karena dalam mekanisme PDIP, perlu ada pemanggilan dari dewan kehormatan partai untuk mengambil keputusan pemecatan. Budiman mengaku belum pernah dipanggil secara resmi.
“Setahu dan sepengetahuan dan seingat saya bahwa memang harus ada pemanggilan resmi terlebih dulu. Selama ini kan belum pernah dipanggil secara resmi,” ujar aktivis 98 ini. (ds/sumber Merdeka.com/Liputan6.com)
