Mimbar-Rakyat.com (Jakarta) – Wakil Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Anwar Abbas menyebut tugas aparat Indonesia kini telah berubah. Hal itu terutama terjadi di kasus Rempang yang mencuat akhir-akhir ini.
Para aparat ini katanya mestinya bertugas untuk melindungi masyarakat. Namun, hal yang terjadi di kasus Rempang justru berbeda. Para aparat ini tak segan menggebuk rakyat demi kepentingan konglomerat.
“Celakanya pihak aparat yang tugasnya sebenarnya adalah melindungi rakyat, sekarang mereka malah berubah fungsi, menjadi menggebuki dan memukuli rakyat,” kata Anwar dalam keterangan tertulis yang diterima CNNIndonesia.com, Sabtu (16/9).
Berubahnya fungsi aparat ini juga disokong oleh kebijakan-kebijakan yang dibuat negara dalam ‘menyejahterakan masyarakat’. Jika ditelusuri lebih jauh, Anwar tak membantah bahwa masyarakat Indonesia memang hidup sejahtera, tapi itu hanya berlaku untuk beberapa pihak saja.
Kesejahteraan yang tidak merata ini terbentuk karena kebijakan yang dibuat pemerintah memang lebih banyak membela dan melindungi usaha-usaha besar. Sementara masyarakat kecil harus terseok-seok. Entah tergusur atau mendapat perlakukan hukum yang tidak adil.
“Karena yang dikejar oleh pemerintah tampaknya adalah pertumbuhan ekonomi dan kurang kepada dimensi pemerataannya sehingga akibatnya kita lihat rakyat marah seperti yang terlihat dan terjadi sekarang ini di Pulau Rempang, Kepulauan Riau,” kata dia.
Anwar menyebut jika selama ini pemerintah memang konsisten dengan amanat yang terdapat dalam konstutusi Undang-Undang Dasar 1945, kebijakan yang dibuat pasti akan merata. Bukan hanya masalah ekonomi yang dikejar, tapi kesejahteraan semua lapisan masyarakatnya juga berusaha dipenuhi.
“Sehingga kesenjangan sosial ekonomi masyarakat kita tidak semakin tajam dan terjal,” kata dia.
Persoalan di Pulau Rempang, Kepulauan Riau terus memanas. Pada Kamis (7/9) satu pekan lalu warga Rempang bentrok dengan aparat gabungan TNI dan Polri. Peristiwa ini terjadi akibat konflik lahan atas rencana pembangunan kawasan Rempang Eco City.
Warga yang sudah puluhan tahun tinggal di Rempang memang berdampak besar dalam pembangunan itu. Banyak warga yang harus direlokasi demia pengembangan proyek tersebut.
Sebagai kompensasi, pemerintah disebut telah menyiapkan rumah tipe 45 senilai Rp120 juta dengan luas tanah 500 meter persegi. Namun warga bersikukuh menolak proyek tersebut.
Warga di Pulau Rempang mengaku tak bisa melepas lahan yang telah ditinggali nenek moyang mereka sejak 1834. Para warga menolak melepas kampung yang memang sudah eksis sejak satu abad lebih itu. (ds/sumber CNNIndonesia.com)
