Mimbar-Rakyat.com (Jakarta) – Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi Gerindra Andre Rosiade mendorong Menteri BUMN Erick Thohir untuk segera melaporkan soal hosting fee sebesar Rp190 miliar yang belum dibayar pemerintah dalam hal ini Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Andre menilai Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC) dan Mandalika Grand Prix Association (MGPA) telah memberikan kinerja terbaik dalam menyiapkan gelaran MotoGP mendatang.

Hosting fee itu seharusnya dibayarkan kepada pihak Dorna selaku pemegang hak komersial MotoGP. Andre menilai gelaran balap internasional MotoGP yang akan digelar 13 hingga 15 Oktober 2023 menjadi legacy bagi Jokowi dan masyarakat Indonesia.

“Saya sudah mempelajari bahwa semua ITDC, MGPA, sudah kerja on the track. Hanya saja tinggal ada masalah hosting fee sebesar Rp 190 miliar yang harus dibayarkan pemerintah ke Dorna itu belum diselesaikan,” kata politikus Gerindra Andre itu  dalam rapat kerja Komisi VI dengan Menteri BUMN Erick Thohir di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (14/9/2023).

Andre menegaskan, dirinya tidak setuju bila hosting fee tersebut dibayarkan oleh BUMN. Sebab, kata dia, hosting fee tersebut merupakan tanggung jawab pemerintah.

“Soal hosting fee ini saya minta Pak Menteri lapor ke presiden untuk dibawa ke dalam rapat terbatas. Supaya ini segera selesai, tidak bertele-tele. Karena 13 sampai 15 Oktober ini menjadi MotoGP terakhir Pak Jokowi dan saya tahu Pak Jokowi ingin gelaran ini sukses dan animo masyarakat terhadap MotoGP juga sangat luar biasa,” kata Andre. (ds/sumber Detik.com)