Mimbar-Rakyat.com (Jakarta) – Sekjen PDIP Hasto Kristianto menyinggung adanya menteri di Kabinet Indonesia Maju yang tidak menjalankan program lumbung pangan atau food estate dengan baik. Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto diketahui ditunjuk Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengomandoi program tersebut.
Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra Habiburokhman menanggapi santai tudingan tersebut. Menurut Habiburokhman, Prabowo dan program food estate sudah sering mendapat tuduhan miring dan hal itu terbantahkan.
“Beberapa waktu lalu ada juga yang menyampaikan food estate ini kejahatan lingkungan, langsung dibantah oleh Pak Jokowi, bahwa ini adalah program kolaborasi yang diinisiasi beliau guna mengantisipasi potensi kelangkaan pangan. Lalu ada macem-macem tuduhan lain sebagainya,” kata Habiburokhman kepada wartawan, Jumat (22/9/2023).
Dia menyebut, tidak ada dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dipakai dalam proyek tersebut. Justru, kata dia, dalam beberapa program pemerintahan Prabowo kerap menggunakan dana pribadi.
“Belum ada anggaran satu rupiah pun di Kemenhan terkait food estate. Lalu kalau kita melihat Pak Prabowo kerap kali dalam program-program yang dianggap bagus justru melakukan inisiatif awal dengan pembiayaan pribadi beliau,” ungkapnya.
Oleh karena itu, tuduhan kroni-kroni menurutnya tidak mendasar dan tak pernah terjadi di Kementerian Pertahanan (Kemhan) di bawah komando Prabowo.
“Saya enggak ngerti apa tuduhannya ke mana kroni itu, siapa menteri itu siapa, yang jelas di Kementerian Pertahanan tidak terjadi,” kata Habiburokhman memungkasi.
Gerindra Akui Tanah Food Estate Sulit Digarap
Sebelumnya, Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengakui bahwa tanah untuk program lumbung pangan tersebut masih sulit ditanami.
“Yang pertama, food estate yang dikerjakan atau diberikan tanggung jawab oleh Prabowo itu kan baru dalam rangka pembuatan prototype, karena tanah di sana itu adalah tanah yang sulit untuk ditanami, sehingga akan dibuat dulu prototype-nya,” kata Dasco kepada wartawan, Jumat (22/9/2023).
Dasco menyatakan, Prabowo melibatkan anak muda dan swasta dalam mengurus program tersebut, bukan melibatkan perusahaan yang diisi kroni-kroninya.
“Bahwa Pak Prabowo kemudian melibatkan anak muda, melibatkan banyak pihak swasta, dan juga ada yang perguruan tinggi negeri, itu juga dalam rangka mencari formulasi pematangan tanah. Bukan kemudian untuk membuat bisnis dengan kroni,” kata Dasco.
Apalagi, kata Dasco, hingga saat ini tak ada dana dari APBN yang digunakan untuk program lumbung pangan tersebut. Proses pematangan lahan food estate, lanjut Dasco, masih terus dicari.
“Sampai saat ini tidak satu Rupiah pun APBN yang dipakai. Sehingga dalam proses pematangan lahan, mencari formulasi pematangan lahan tersebut, untuk kemudian bagaimana proyek food estate yang diberikan tanggung jawab oleh presiden itu dapat berjalan dengan baik, karena kebetulan mendapat fondasi yang kurang bagus tanahnya,” jelas Dasco.
Oleh karena itu, Dasco berharap publik mengerti masalah di balik program tersebut. Dia juga berharap pernyataan Hasto bukan ditujukan kepada Prabowo.
“Ya mudah-mudahan yang baca bisa ngerti, tapi mudah-mudahan yang disampaikan oleh Pak Hasto itu bukan kepada Pak Prabowo ya,” ucapnya memungkasi. (ds/sumber Liputan6.com)
