Mimbar-Rakyat.com (Jakarta) – Isu pelanggaran HAM kembali dimunculkan dan dikaitkan dengan calon presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto setiap menjelang pemilihan presiden (pilpers). Terkait hal ini, Ketua Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Wiranto buka suara.
“Saya sendiri juga merasa heran tatkala menjelang pemilu selalu saja dugaan pelanggaran HAM di masa lalu, yang diarahkan kepada para prajurit TNI termasuk saya, Pak Prabowo, selalu saja diungkit-ungkit kembali, dimunculkan kembali, bahkan dijadikan karakter assasination,” ujar Wiranto dalam keterangannya, Senin (11/12/2023).
Wiranto kemudian berbicara soal adagium dalam konteks hukum. ‘Perbuatan satu aparat tertentu di masa lalu hanya dapat diukur dan dinilai dengan norma hukum, kondisi sosial politik dan situasi negara saat itu’.
Berangkat dari hal itu, menurut Wiranto, sangat tidak revelan bila kejadian masa lalu diukur dan dinilai dengan norma hukum dengan kondisi sosial politik dengan situasi negara saat ini.
“Bahkan dijadikan black campaign,” ujar dia.
Sebagai mantan Panglima TNI, Wiranto menjamin prajurit TNI selalu bertumpu kepada jiwa Saptamarga.
“Sebagai patriot Indonesia yang selalu membela ideologi negara baik juga sebagai ksatria Indonesia yang selalu membela kejujuran kebenaran dan keadilan. Karena sejatinya kami ini sudah disumpah sebagai Bhayangkari Negara dan itu tidak pernah kita ingkari,” tandas dia.
Ganjar-Mahfud Siap Hadapi Debat
Sekretaris Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Hasto Kristiyanto, menyatakan Indonesia tidak boleh dipimpin oleh figur yang memiliki rekam jejak melanggar Hak Asasi Manusia (HAM).
Hal ini disampaikan Hasto di sela-sela safari politiknya di Kota Serang, Banten, Minggu (10/12/2023). Mulanya Hasto menanggapi kesiapan capres-cawapres Ganjar Pranowo-Mahfud Md terkait HAM yang menjadi salah satu tema debat perdana capres.
Menurut Hasto, Ganjar-Mahfud siap menghadapi debat capres-cawapres Pilpres 2024. Ganjar-Mahfud, kata dia memiliki komitmen atas isu HAM.
“Dalam programnya Pak Ganjar-Prof Mahfud menjadikan komitmen, terhadap HAM sebagai panggilan jiwanya, karena nilai-nilai kemanusiaan sangat penting, mencintai rakyat, mencintai tanah air, itu bagian komitmen yang ditunjukkan,” kata Hasto.
Sekjen PDI Perjuangan (PDIP) ini juga menyinggung pasangan capres dan cawapres lain yang dia sebut tidak memberikan perhatian khusus pada isu HAM.
Hal itu, kata Hasto terlihat dari visi dan misi para dua paslon lainnya yang tidak mencantumkan program penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu dalam visi-misinya.
“Jangan sampai republik ini dipimpin oleh orang yang punya rekam jejak pelanggaran HAM. Apalagi ada paslon yang tidak memasukkan (visi-misi) terkait HAM,” ungkapnya. (ds/sumber Liputan6.com)
