Mimbar-Rakyat.com (Jakarta) – Perayaan Hari Pers Nasional (HPN) 2025 dipastikan berlangsung di Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan sebagaimana keputusan Konferensi Kerja Nasional (Konkernas) II pada 21 Agustus 2024 di Hotel Aria Barito, Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan.
Ketua Bidang Pembinaan Daerah PWI Pusat M Harris Sadikin menyatakan hal itu di Jakarta, Kamis.
“Kita tetap mengacu pada hasil Konkernas II Banjarmasin. HPN 2025 akan dilaksanakan di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Hasil Konkernas dikuatkan rapat pleno pengurus PWI Pisat pada awal September 2024,” ungkap Harria.
Ia menjellaskan, proses administrasi sudah disiapkan, di antaranya. PWI Pusat sudah mengirimkan surat kepada Pemerintah Provinsi Riau berkaitan dengan pembatalan penunjukan sebagai tuan rumah.
Kemudian, PWI Kalsel sudah menyampaikan surat kesiapannya sebagai tuan rumah HPM 2025. “Jadi secara administrasi semua sudah lengkap dan dinyatakan tidak ada persoalan,” ungkap Harris.
Berkaitan adanya pihak yang mengklaim Riau sebagai tuan rumah HPN 2025, kata Harris, silakan saja.
“Itu bukan dari organisasi PWI. Karena, PWI Pusat sudah membentuk kepanitian HPN 2025 di Kalimantan Selatan. PWI yang sah adalah Ketua Umum Hendry Ch Bangun dan Sekjen Iqbal Irsyad. Selain itu, hanya oknum yang mengaku-ngaku sebagai PWI. Silakan mereka mengklaim, PWI Pusat tetap menjalankan program. sebagaimana yang sudah direncanakan,” katanya.
“Tidak ada dualisme PWI. Organisasi PWI hanya satu, Ketua Umum Hendry Ch Bangun dan Sekjen Iqbal Irsyad,” tegas Harris.
Kepengurusan PWI, jelasnya, sudah disahkan Kementerian Hukum dan HAM dengan nomer AHU-0000946.01.08. Tahun 2024 tanggal 9 Juli 2024. Jika ada yang mengaku sebagai PWI, silakan lihat apakah sesuai dengan AHU yang terdaftar di Kemenkum HAM atau tidak. Kalau tidak sesuai, berarti itu hanya ulah segelintir oknum yang mengaku-ngaku sebagai pengurus PWI Pusat.
Harris menambahkan, PWI masih berjalan sebagaimana organisasi lainnya, pengurus terus merancang program yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan sumber daya anggotanya. Bahkan uji kompetensi wartawan (UKW), sekolah jurnalisme Indonesia (SJI), anugerah adinegoro, dan program lainnya masih berjalan sebagaimana perencanaan awal.
“Seluruh provinsi diminta tetap fokus terhadap program yang sudah disusun. Tidak perlu terpengaruh terhadap isu yang dihembuskan segelintir oknum. Kita tetap jalan untuk membesarkan PWI, demi kepentingan anggota,” kata Harris. (ril / him)
