Mimbar-Rakyat.com (Jakarta) – PWI Pusat menetapkan Banjarmasin, Kalimantan Selatan (Kalsel), sebagai tuan rumah Hari Pers Nasional (HPN) 2025.
Keputusan ini diambil setelah mempertimbangkan surat dari PWI Provinsi Kalsel dan hasil Konferensi Kerja Nasional (Konkernas) PWI 2024 yang diadakan pada 21 Agustus 2024 di Banjarmasin.
Ketua Umum PWI Pusat, Hendry Ch Bangun, menyatakan, dengan ditetapkannya Kalsel sebagai tuan rumah, surat sebelumnya yang menetapkan Provinsi Riau sebagai penyelenggara HPN 2025 tidak berlaku lagi.
“Kami mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Provinsi Riau atas dukungan yang telah diberikan, namun kini fokus kita adalah pada persiapan HPN di Kalsel,” kata Ketua Umum PWI Pusat, Hendry Ch Bangun di Jakarta, Jumat, (8/11).
Dalam surat Nomor : 780/PWI-P/LXXVIII/2024 tanggal 25 Oktober 2024, PWI Pusat sudah menginformasikan ke Pj Gubernur Riau kalau PWI Pusat menetapkan Kalimantan Selatan tuan rumah HPN 2025.
PWI Pusat juga mengingatkan masyarakat untuk berhati-hati terhadap pihak-pihak yang mengatasnamakan PWI dan meminta sumbangan atau sponsor untuk penyelenggaraan HPN 2025 di Riau. Hendry menekankan,
“Kami meminta agar semua pihak waspada dan menolak permintaan semacam itu, karena HPN 2025 akan sepenuhnya dilaksanakan di Banjarmasin.”
Surat yang dikeluarkan dengan nomor 780/PWI-P/LXXVIII/202 tersebut menjadi landasan resmi bagi perubahan lokasi penyelenggaraan HPN.
Hendry menambahkan bahwa PWI Kalsel akan berupaya semaksimal mungkin untuk menyukseskan acara tahunan ini dan memastikan bahwa semua aspek penyelenggaraan memenuhi standar yang ditetapkan.
Pemda dan PWI Kalsel siap
Ketua PWI Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) H Zainal Helmie sudah menyatakan kesiapan. Termasuk juga meyampaikan bahwa Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menyatakan siap, termasuk hal-hal terkait pembiayaan.
Dengan penetapan ini, Kalsel diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pelaksanaan HPN 2025 dan meningkatkan citra pers di Indonesia.
PWI Pusat juga berkomitmen untuk menjaga integritas organisasi serta hubungan baik dengan pemerintah daerah.
