MIMBAR-RAKYAT.com (Jakarta) – Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mendesak Kementerian Dalam Negeri agar mengusut kata-kata kotor yang keluar dari mulut Ahok pada siaran langsung Kompas TV (17/3).
“Ia agar meminta maaf terbuka kepada publik, terutama kepada anak-anak, menyesali perbuatannya serta berkomitmen tidak mengulangi lagi mengeluarkan kata kotor,” kata Ketua KPAI Asrorun Ni’am Sholeh di Jakarta, Jumat.
“KPAI menilai dialog yang menampilkan kata-kata kotor dan kasar itu sangat buruk dan tidak pantas disampaikan pejabat publik. Gubernur telah memberikan teladan sangat buruk bagi anak-anak,” kata Sholeh.
Dalam acara yang disiarkan langsung itu, tidak terkira kata-kata kotor keluar dari mulut Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. “Tahi”, “Bangsat”, “Goblok”, “Nenek Bego”, dll berhamburan dari mulutnya.
Ahok naik pitam saat ditanya soal foto istrinya Veronica Tan yang duduk di kursi gubernur. Bukan hanya itu saja, tudingan Veronica ikut terlibat dalam revitalisasi Kota Tua juga ditanyakan, sehingga ia lama kelamaan berang.
Pada dialog itu, sebenarnya Ahok membahas dana siluman APBD DKI Jaya dengan pokok bahasan institusi dan personalia DPRD DKI Jaya.
Sholeh meminta Kementerian Dalam Negeri sebagi penangung jawab pembina teknis aparatur daerah untuk melakukan proses penegakan hukum dan etika kepada gubernur terkait.
“Ia merupakan wakil pemerintah pusat di daerah dan perlu diberikan peringatan agar ada efek jera. Penegakan kode etik pejabat publik penting dilakukan agar menjamin tegaknya pemerintahan yang baik dan bersih,” katanya.
Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Yudi Chrisnandi, kata Sholeh, juga perlu memeriksa Ahok.
Sholeh juga mengingatkan elit politik dan pendukungnya tidak mempertontonkan perilaku politik murahan, merendahkan harkat kemanusiaan dan memberikan teladan buruk bagi anak-anak.
“Jangan karena pembelaan terhadap tokoh politik tertentu terus menghalalkan segala cara dan seolah membenarkan kata kotor dan kebohongan. Demikian sebaliknya, jangan karena kebencian terhadap tokoh tertentu kemudian menghalalkan segala cara untuk menjatuhkan,” katanya.
Sholeh juga mendorong DPRD agar dapat melakukan langkah-langkah untuk fungsi pengawasan terhadap gubernur sebagai pimpinan ekskutif untuk memberikan kepemimpinan yang baik.
“Anak Indonesia butuh teladan baik dari para pemimpin publik, itulah awal revolusi mental. Jika tidak, maka politisi minus sikap kenegarawanan, inilah peniup lonceng kematian generasi,” katanya.
Ketua Komisi I DPR, Mahfuz Siddiq, dalam kapasitas pribadinya diberitakan melayangkan surat terbuka kepada Ahok terkait hal ini, karena ia prihatin atas sikap, etika, dan pemilihan kata-kata kasar Ahok pada ruang publik seperti itu. (AN/Pksp/KB)
