Jika kenaikan ongkos haji pada tahun-tahun sebelumnya melalui proses panjang dan makan waktu lama bagi umat Muslim di Tanah Air, namun tidak demikian untuk tahun kedepan.
Mengapa?
Bisa jadi pemerintah “mendadak” dan memaksa anggota dewan yang terhormat di Gedung Senayan menyetujui karena alasan situasi dan kondisinya force majeure.
Situasi dulu dan kini pada penyelenggaraan ibadah haji berubah. Misalnya, kalau dulu di masjidil Haram tak boleh kenakan alas kaki, sekarang dibolehkan. Yang masih langka, di kawasan tawaf.
Realitasnya, perubahan mencolok, kondisi perekonomian di kota Makkah demikian “dinamis”.
Kita memahami bahwa Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) atau ongkos haji jadi perbincangan ramai di ranah publik setelah pemerintah mengusulkan kenaikan ongkos yang harus dikeluarkan anggota jamaah untuk melaksanakan ibadah rukun Islam kelima ini.
Pasca Covid-19, harga kebutuhan bagi jemaah haji umrah pada 1444 H (2023 M) melambung. Dapat dipahami, barang makin dibutuhkan tentu punya daya jual tersendiri. Sebut saja, sebagai contoh sederhana, sehelai sejadah, harganya tak bisa lagi ditemukan 10 riyal.
Demikian juga penginapan atau hotel Mekkah, harganya ditentukan dengan jarak ke Masjidil Haram.
Kebutuhan manusia cenderung ada perbaikan ke arah lebih baik. Nah, jika orang bicara ongkos haji tentu ingin ada pelayanan prima. Yaitu, mulai dari sisi perencanaan, pelayanan penerbangan, penginapan hingga pada saat ritual puncak ibadah haji.
Sungguh mustahil bin mustahal jika pemerintah ingin memberikan pelayanan terbaik bagi jemaah hajinya tanpa memperhatikan kondisi ekonomi setempat.
Yaitu, ikut “menyesuaikan” harga kebutuhan di kota Mekkah.
Sekarang ini, dari sisi “kaca mata awam”, ada warga Indonesia menyebut kenaikan biaya haji “dadakan” dianggap tak mungkin terjadi.
Harga melambung
Begini. Dulu dan hingga kini masih sering terdengar celoteh dari mukimin atau warga Indonesia di Mekkah, bahwa harga bensin lebih murah dari sebotol harga air kemasan.
Bahkan, jika warga membeli bensin di SPBU setempat, sang sopir diberi bonus air kemasan dan tisu.
Kenyataan itu, kini, terbalik. Harga bensin mahal. Belum lagi harga-harga makanan yang dijual di sejumlah kedai.
“Hotel dan tokoh makanan, dan peralatan haji, sekarang dikenai pajak 15 persen,” ungkap Majdi, warga Indonesia yang lahir di Mekkah.
Suasana Shalat Jumat di Masjidil Haram. (ess)
Majdi adalah satu dari beberapa warga Indonesia yang orang tuanya puluhan tahun bermukim di kota itu.
“Sudah tujuh turunan keluarga tinggal di sini,” katanya sambil melempar tawa dalam sebuah obrolan pada acara buka buasa bersama dengan penulis di Hotel Zamzam, Sabtu (8/4) lalu.
Harga bensin dengan kadar oktan 95 sekarang 2,33 real. Untuk 2,18 real (91) . Harga air kemasan satu liter kini mencapai 2 real. Meski terlihat angkanya tipis, itu sangat berarti bagi warga setempat.
Majdi dan isterinya, Nyonya Ima, sudah terbiasa ikut pelayanan penyelenggaraan ibadah haji. Untuk masa datang, ia berharap pemangku kepentingan di Tanah Air betul-betul mencermati perubahan penyelenggaraan haji. Utamanya dari sisi perekonomian.
Pemerintah punya kewajiban memberikan pelayanan terbaik kepada jemaah haji. Terutama harus bisa menyegerakan penyesuaian harga jasa transportasinya.
Misalnya, jika ingin mengangkut jemaah haji dari Mekkah ke Madinah (pulang-pergi) dengan jasa angkut kereta cepat, maka siap-siap merogoh saku lebih dalam.
Ongkos angkut Mekkah – Madinah sekali jalan sekarang dalam kisaran 320 – 350 riyal. Silahkan hitung, berapa jumlah jemaah haji – sesuai quota 221 ribu – dikalikan harga yang berlaku.
Selama ini transportasi jemaah haji gelombang pertama dan kedua kebanyakan menggunakan bus dari Madinah ke Mekkah atau sebaliknya. Jika itu terus berlangsung, pelayanan berarti tak alami perbaikan. Mengingat lagi jemaah haji Indonesia berusia lanjut (lansia).
Terdengar, ke depan, otoritas setempat, memberlakukan alat angkut antar-kota Mekkah-Madinah (pp) menggunakan kereta cepat. Jika itu terjadi, hal itu memaksa dari pihak Direktorat Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah melakukan penyesuaian harga.
Majdi berpendapat, perubahan di Saudi Arabia demikian cepat. Dulu, ulama di negara terdekat sangat mengandalkan pemikirannya dalam bidang keagamaan. Untuk masa kini, keadaan itu cenderung menipis.
Hal itu ditandai ketika para wanita di Saudi dibolehkan menyetir mobil sendiri, menonton konser dan bebas menyaksikan pertandingan sepkbola.
Arab Saudi kini “membuka pintu” kebebasan bagi warganya, termasuk dari sisi ekonomi yang cenderung liberal.
Dari sisi hubungan internasional, Arab Saudi tak lagi aktif “memanjakan” Barat, seperti Amerika Serikat. Jika diingat, pada tahun 2007 lalu masih bisa disaksikan tentara AS di kawasan kota Jeddah menggendarai mobil militernya. Sekarang tak lagi.
Arab Saudi sekarang lebih cenderung bekerja sama dengan Uni Soviet dan China. Bahkan, Beijing menjembatai normalisasi hubungan Arab Saudi dan Iran.
Semua peristiwa ini sesungguhnya mengajak para pemangku kepentingan di Tanah Air, termasuk para penyelenggara ibadah haji, untuk memahami perubahan dan mengambil kebijakan terbaik.
Arab Saudi makin meningkatkan hubungan dengan China. Produk mobil buatan AS yang dulu sangat dominan terlihat di jalan raya, sekarang berubah. Justru produk China lebih banyak terlihat.
Sejak dulu saja, jemaah haji Indonesia pun banyak membeli produk China di kota Mekkah. Dan kini negeri petro dollar ini tak melulu mengandalkan pendapatan negara melalui sektor minyak.
Arab Saudi tengah meningkatkan pendapatan dari berbagai sektor guna menandingi negara lain di Timur Tengah.
“Pada 2030, Saudi Arabia diharapkan menandingi kota seperti Dubai,” ungkap Majdi.. (Edi Supriatna Syafei, wartawan senior, menulis dari Makkah)
