MIMBAR-RAKYAT.com (Jakarta) – Ketua Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) di DPR, Puam Maharani mengatakan ada pihak-pihak yang hendak memperkeruh hubungan Tim Transisi dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
“Saya rasa nggak mungkin pak Dipo mengeluarkan surat seperti itu kalau kemudian sepertinya pak SBY tidak tahu,” kata Puan kepada wartawan usai menghadiri acara silaturahmi Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDIP di Hotel Dharmawangsa, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Minggu (7/9/2014).
Sekkab Dipo Alam baru-baru ini mengeluarkan edaran kepada para menteri untuk menolak kehadiran Tim Transisi.
Presiden SBY juga mengungkapkan ada yang kirim SMS pada dirinya yang mengaku dari Tim Transisi minta konsultasi. ), Puan Maharani, berharap Presiden Susilo Bambang Yudoyono (SBY) mau membuka identitas pengirim pesan singkat atau Short Message Service (SMS) kepada dirinya, yang mengaku sebagai calon menteri dan meminta konsultasi.
“Kita tidak tahu siapa namanya, lebih baik sebutkan saja siapa namanya, Jadi supaya nggak ada fitnah juga, jangan ada dusta di antara kita lah,” katanya usai menghadiri acara silaturahmi tersebut.
SBY menceritakan soal SMS pada rapat kabinet di kantor Presiden pada Jumat(5/9/2014) lalu. Dalam kesempatan itu SBY juga mengaku telah menolak permintaan konsultasi tersebut. Dikatakan juga Tim Transisi Jokowi – JK seharusnya langsung berkordinasi dengan kementerian terkait, dan bukannya sang calon menteri.
Walau pun SBY tidak mengungkap identitas sang pengirim SMS, namun selama ini yang aktif mempersiapkan transisi pemerintahan termasuk menyusun kriteria menteri di pemerintahan mendatang adalah Tim Transisi Joko Widodo (Jokowi) – Jusuf Kalla (JK). Tak heran bila kecurigaan dialamatkan pada jajaran Tim Transisi.
Puan menduga bisa saja ada orang yang mengaku ditugaskan tim transisi seperti yang dimaksud Dipo, padahal tidak ada kaitannya sama sekali. Atau bisa jadi memang benar pertemuan tersebut ada antara salah satu jajaran tim transisi dengan pihak kementerian, namun hal itu merupakan urusan pribadi yang tidak berhubungan dengan transisi pemerintahan.
“Jangan lupa bahwa bukan tidak mungkin hari-hari ini banyak juga pihak-pihak yang di luar wewenangnya mencoba bermain di air keruh,”ujarnya.
Silaturahmi
Situasi tidak mulus ini juga dialami PDIP dan partai pendukung Jokowi-JK dalam membangun kembali silaturahmi dengan koalisi Merah Putih. Puan Maharani, menganggap sudah sulit bagi koalisi pendukung Joko Widodo (Jokowi) – Jusuf Kalla (JK), untuk berkoordinasi dengan Koalisi Merah Putih (KMP) yang menguasai mayoritas suara di parlemen.
Puan mengatakan bahwa pihaknya selalu membuka komunikasi dan musyawarah dengan partai-partai pendukung Prabowo-Hatta untuk membuat kesepahaman, namun hal itu selalu gagal.
“Masalahnya sekarang pihak kami membuka pintu, membuka silaturahmi dan musyawarah mufakat, tapi pihak yang lain tidak berkenan dengan hal yang kami inginkan, jadi mau plan apa lagi? sekarang biar saja rakyat yang melihat,” katanya kepada wartawan di acara silaturahmi Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDIP, hotel Dharmawangsa, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Minggu (7/9/2014),
Menurutnya koalisi Merah Putih selalu berdailh sudah membuat kesepakatan dengan sesama partai pendukung apapun substansinya. Selain itu kata Puan, koalisi Merah Putih karena suaranya lebih banyak maka kerap mengusulkan voting dalam mengambil keputusan.
“Saya juga bingung dalam artian bagaimana membangun bangsa ini ke depan, tapi seperti sudah nggak ada lagi pintu musyawarah mufakat,” ujarnya. (Ais)
