Mimbar-Rakyat.com (Ambon) – Pulau Ambon merupakan pulau indah dengan kekayaan alam melimpah. Namun di balik keindahannya pulau ini memiliki ancaman bahaya dengan kategori tinggi.
Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Doni Monardo mengungkapkan hal itu, pada saat menghadiri Deklarasi Jaga Alam dan Penanaman Pohon pada Selasa (9/4), di Desa Hatu, Maluku Tengah, Maluku.
Pantai Pintu Kota, disebutkan merupakan salah satu keindahan di kepulauan rempah ini. Namun Ambon dengan wilayah berundak-undak berpotensi longsor apabila terjadi banjir yang dipicu oleh hujan dengan intensitas tinggi.
Mengutip website Badan Nasional Penanggulan Bencana (BNPB), Doni Monardo menyebutkan, wilayah ini memiliki tingkat pencemaran lingkungan tinggi. Doni menceritakan pada tahun 2015 akhir, Kodam III mengambil sampel ikan, udang, kepiting dan beberapa jenis tanaman di Pulau Buru. “Hasil penelitian ternyata sebagian dari makhluk tersebut terpapar merkuri dan sianida,” ujar Doni.
Selain itu, ada potensi banyak ancaman gunung api di Banda, terjadinya gempa akibat aktivitas gunung sangat tinggi.
“Oleh karena itu kita perlu waspada, seandainya ada letusan dan gempa kira-kira apa yang terdampak. Apabila terjadi gempa di mulut Ambon bergerak ke arah Paso ke arah jembatan Merah Putih?” ujar Doni Monardo yang pernah menjabat sebagai Pangdam XVI/Pattimura.
Di samping itu, Doni mengingatkan untuk selalu menjaga alam sebagai salah satu upaya mitigasi bencana. “mitigasi vegetasi dengan penanaman pohon di pinggir pantai dapat meredam laju tsunami hingga 88%, menurut hasil riset,” ujarnya.
Doni menegaskan bahwa sampah plastik sudah sangat memprihatinkan. Doni secara khusus mengapresiasi Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Maluku Farida Salampessy dan jajaran karena telah menggunakan tumbler untuk mengkonsumsi air minum. Doni menembahkan bahwa salah satu cara efektif menjaga alam dengan mengurangi sampah plastik.
Sementara Farida Salampessy mengatakan bahwa dalam konteks kebencanaan, Provinsi Maluku merupakan wilayah rawan bencana. “Sesuai dengan Data Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) dengan indeks risiko bencana sebesar 179 dengan kategori Tinggi, dengan penjabaran risiko bencana yang tinggi pula untuk masing-masing kabupaten/kota di Provinsi Maluku,” ujar Farida.
Data BNPB mencatat bahwa bencana di Provinsi Maluku dari 2009 hingga 2018 berjumlah 121 kejadian. Akibat bencana tersebut, korban meninggal dunia dan hilang mencapai 124 orang, luka-luka 202 orang, dan mengungsi serta terdampak 39.411 orang. Korban meninggal didominasi karena peristiwa banjir dan longsor, atau kategori bencana hidrometeorologi. Sedangkan dampak rumah, sejumlah 1.877 rumah rusak berat, 677 rusak sedang, dan 1.481 rusak ringan.
Dalam tahun anggaran 2019 ini, BPBD Provinsi Maluku memberikan pendampingan kepada 4 kabupaten/kota dalam rangka menyambut Hari Kesiapsiagaan Bencana, yaitu Kabupaten Buru, Kabupaten Seram Bagian Barat, Kabupaten Maluku Tengah, dan Kabupaten Maluku Barat Daya. Dengan total sasaran 1.600 orang dari murid dan komunitas perempuan.
“Khusus untuk Kabupaten Maluku Tengah, dua tahun berturut-turut ini, kami melakukan pendampingan berupa edukasi bencana dan pelatihan evakuasi mandiri,” tambah Farida.
Tahun 2018 silam peningkatan kapasitas kesiapsiagaan dilaksanakan di Pulau Seram, dan tahun 2019 ini wilayah Maluku Tengah. “Yaitu bertempat di Desa Hatu, Seith, dan Hila. Tentunya kami berharap ada keseriusan dari pemerintah kabupaten dalam edukasi bencana di daerah masing-masing,” ucap.
Mengutip laporan BNPB yang disampaikan Kepala Pusat Data, Informasi dan Humas BNPB Sutopo Purwo Nugroho ini, disebutkan, berdasarkan Kajian Risiko Bencana, Provinsi Maluku dapat juga dikatakan sebagai laboratorium bencana karena terdapat 12 jenis ancaman bencana yang berpotensi terjadi di Provinsi Maluku, yakni; banjir, banjir bandang, gelombang ekstrim dan abrasi, gempa bumi, kekeringan, epidemi dan wabah penyakit, letusan gunung api, cuaca ekstrim, tanah longsor, tsunami, kebakaran hutan dan lahan, serta kegagalan teknologi.***(dta)
