Mimbar-Rakyat.com (Jakarta) – Survei Litbang Kompas periode 29 November hingga 4 Desember 2023 mencatat Gerindra sebagai partai dengan perolehan suara terbanyak di Pemilihan Legislatif (Pileg) 2024.
Dari survei Litbang Kompas, Gerindra menggeser posisi PDIP yang selama ini selalu menjadi partai dengan elektabilitas tertinggi.
Elektabilitas Gerindra menurut Litbang Kompas mencapai 21,9 persen atau naik 3 persen dibandingkan periode Agustus 2023 yang hanya sebesar 18,9 persen. Sementara PDIP justru mengalami penurunan cukup signifikan dalam periode yang sama yakni menjadi 18,3 persen pada Desember 2023.
Survei Litbang Kompas: Gerindra Salip PDIP, PSI Naik Salip PPP
Survei ini menggunakan metode penelitian pencuplikan sistematis bertingkat di 38 provinsi. Ambang batas kesalahan survei atau margin of error sebesar +/-2,65 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.
Direktur Trias Politika Strategis Agung Baskoro menilai setidaknya ada dua faktor yang mendongkrak elektabilitas Gerindra. Faktor pertama, kata dia, Gerindra mendapatkan tambahan efek elektoral dari para pendukung Presiden Jokowi.
Menurutnya hal itu dikarenakan saat ini banyak masyarakat yang memandang bahwa Jokowi sudah tidak berada di belakang PDIP lagi. Terlebih anak Jokowi, Gibran Rakabuming Raka justru menjadi cawapres yang diusung oleh Gerindra.
“Faktor kedua, karena bekerjanya coat tail effect (efek ekor jas) dari sosok Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto sebagai capres yang total didukung oleh mesin politiknya,” ujarnya kepada CNNIndonesia.com, Kamis (14/12).
Pengamat Politik dari Universitas Andalas Asrinaldi mengatakan kenaikan elektabilitas Gerindra memang terkait dengan persepsi publik soal dukungan yang diberikan Jokowi kepada Prabowo dalam Pilpres 2024.
Peningkatan suara serupa, kata dia, juga terjadi kepada Partai Solidaritas Indonesia (PSI) usai menunjuk Kaesang Pangarep yang merupakan anak dari Jokowi sebagai Ketua Umum.
Asrinaldi memandang kondisi itu juga dukung dengan cara kampanye Prabowo-Gibran yang kerap memposisikan diri sebagai penerus dari Jokowi.
“Loyalis Jokowi mulai bergeser dari PDIP ke Gerindra dan PSI yang dianggap sebagai bentuk representasi politik Jokowi. Artinya, sosok Jokowi masih bisa diterima oleh masyarakat dan kemana dukungan politiknya, maka akan diikuti pula,” jelasnya.
Sementara itu Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah memandang peningkatan elektabilitas Gerindra sudah terjadi jauh sebelum konflik Jokowi-PDIP memanas ataupun pendeklarasian Gibran sebagai Cawapres.
Oleh karenanya, ia menilai peningkatan suara Gerindra tidak terlalu dipengaruhi oleh faktor Jokowi, melainkan akibat pencalonan Prabowo sebagai capres. Efek ekor jas itu juga, yang menurutnya turut dialami oleh NasDem usai mengusung Anies Baswedan sebagai capres.
“PDIP sebaliknya, tidak meningkat meskipun usung Ganjar sebagai Capres dan ada faktor ditinggalkan Jokowi. Artinya, Jokowi berpengaruh pada penurunan PDIP tetapi tidak pada peningkatan Gerindra, terbukti elektabilitas Prabowo tidak ikut meningkat dominan,” tuturnya.
Masih Bisa Berubah
Kendati demikian, Dedi mengingatkan hasil survei Litbang Kompas tersebut boleh jadi masih bisa berubah sejalan dengan hasil Pilpres 2024. Oleh sebab itu, ia menilai baik Gerindra ataupun PDIP masih memiliki peluang yang sama untuk bisa memenangi Pileg 2024.
Tak jauh berbeda, Asrinaldi mengatakan peta perolehan suara partai politik masih bersifat fluktuatif sepanjang periode kampanye ini. Dinamika masih akan terjadi seiring munculnya isu-isu strategis yang dapat mempengaruhi persepsi masyarakat.
“Survey sifatnya cross sectional atau satu waktu tertentu, jadi pergeseran yang ada dalam survey bisa terjadi kapan saja bergantung pada faktor jangka pendek,” ujarnya.
Di sisi lain, Agung menilai PDIP saat ini masih memiliki peluang yang cukup terbuka untuk mempertahankan posisinya sebagai partai dengan perolehan suara yang sama.
Pasalnya, kata dia, dalam survei Litbang Kompas yang sama angka pemilih yang belum memutuskan partai (undecided voters) mencapai 17,3 persen. Menurutnya angka tersebut sudah lebih dari cukup untuk mengubah peta elektabilitas partai politik.
“Menimbang Margin of Error (MoE) Survei Litbang Kompas ini 2,6 persen atau hampir setara dengan selisih 1 MoE antara Gerindra (24,4 persen) dengan PDIP (21,9 persen),” jelasnya.
Meski begitu, ia menilai PDIP tetap memiliki pekerjaan rumah yang besar agar bisa merebut kembali posisinya yang mulai disalip oleh Gerindra. Agung memandang PDIP harus mengambil jalan kompromi dengan tidak terlalu terang-terangan dalam mengkritik Jokowi.
Hal itu dikarenakan langkah yang kerap diambil Ganjar ataupun PDIP selama beberapa waktu terakhir nyatanya justru membuat efek elektoral mengalir kepada kubu Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar.
Apabila ingin tetap mengambil jalan konfrontatif, seharusnya PDIP juga memilih untuk keluar dari kabinet. Sehingga masyarakat menilai kritikan yang dilontarkan sejalan dengan sikap yang diambil PDIP.
“Bila tetap memilih jalan konfrontatif, agar linear, PDIP mesti keluar dari kabinet. Agar tak ada anggapan lagi sedang bermain dua kaki atau koalisi rasa oposisi,” jelasnya.
Menurutnya, saat ini PDIP harus mampu merumuskan branding politik yang baru di masyarakat agar mampu mengimbangi narasi keberlanjutan yang diusung oleh Prabowo ataupun narasi perubahan dari kelompok Anies.
“Bila sebaliknya maka kans PDIP hanya menang salah satu, utamanya Pileg atau bahkan tidak keduanya Pileg dan Pilpres. Karena memang gagap melahirkan branding politik baru,” jelasnya.
Di sisi lain, Agung menilai Gerindra juga masih perlu memasifkan strategi kampanye yang sudah berjalan dan disertai dengan rencana program riil di masyarakat.
“Di luar itu, perlu juga perbaikan performa bagi Prabowo-Gibran saat tampil di debat agar tren kenaikan elektabilitas Gerindra tidak terhambat,” pungkasnya. (ds/sumber CNNIndonesia.com)
