Mimbar-Rakyat.com (Jakarta) – Tokoh senior di dalam Dewan Pakar Partai Golkar membuka opsi pecat Airlangga Hartarto sebagai ketua umum melalui musyawarah nasional luar biasa (munaslub) jelang pendaftaran capres-cawapres Pilpres 2024.
Anggota Dewan Pakar Partai Golkar Ridwan Hisjam meminta hasil Musyawarah Nasional (Munas) Partai Golkar 2019 yang memutuskan Airlangga sebagai bakal calon presiden (capres) pada Pemilu 2024 juga segera dievaluasi.
Ridwan beralasan sejak Airlangga ditetapkan sebagai capres Golkar sejak 2019 lalu, hingga kini belum ada tanda-tanda ‘kemenangan’ Golkar. Bahkan sejumlah survei menurutnya telah mencatatkan Golkar disalip oleh partai lain.
Ridwan juga mengkritik Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) yang dibentuk Golkar bersama Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) juga tidak menunjukkan progres yang signifikan.
Teranyar, melalui surat rekomendasi hasil rapat Dewan Pakar yang dikirim ke Airlangga pada Senin (10/7) memuat tiga poin rekomendasi, di antaranya yakni memberi Airlangga tenggat waktu deklarasi capres atau cawapres paling telat Agustus 2023.
Airlangga juga diminta membentuk poros baru koalisi di Pilpres 2024. Tak sampai di situ Ridwan berpendapat Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan hingga Ketua MPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) berpeluang menjadi Ketua Umum Golkar lewat Munaslub.
Sejumlah elite DPP Golkar termasuk Airlangga menampik isu Munaslub. Airlangga mengatakan Munaslub bukan mekanisme yang lumrah dilakukan di Partai Golkar. Menurutnya, pergantian ketua umum hanya dilakukan di musyawarah nasional yang digelar berkala.
Pengamat politik Universitas Paramadina, Ahmad Khoirul Umam menduga ada upaya dari sejumlah elemen di Dewan Pakar yang memanfaatkan ketidakjelasan posisi Golkar di Pilpres 2024.
Umam menyebut KIB yang diinisiasi Golkar telah bubar dan membuat nilai tawar politik Golkar menjadi anjlok. Ia menyampaikan hal itu lah yang kemudian jadi celah mendegradasi kepemimpinan Airlangga di internal Golkar yang masih gamang karena tak juga putuskan sikap di Pilpres 2024.
“Tampaknya ada sejumlah elemen di dalam Dewan Pakar Partai Golkar yang sedang memanfaatkan ketidakjelasan posisi Golkar dalam konfigurasi koalisi jelang Pilpres 2024 mendatang sebagai celah untuk mendegradasi kepemimpinan Airlangga di internal Golkar,” ujar Umam kepada CNNIndonesia.com, Kamis (13/7).
Umam menilai manuver itu sebagai bentuk mosi tidak percaya atas kepemimpinan Airlangga yang hingga kini belum menunjukkan tanda keberhasilan dalam menentukan sikap koalisi.
“Jelas, manuver itu merupakan mosi tidak percaya terhadap kepemimpinan Airlangga yang dinilai belum bisa menunjukkan tanda-tanda keberhasilan dalam pembentukan koalisi,” katanya.
Ia menyebut pasca KIB yang menurutnya sudah bubar, Golkar tak punya banyak pilihan, yakni antara mendukung Ganjar Pranowo atau Prabowo Subianto atau membentuk poros baru dengan partai yang tak terakomodir di koalisi lain.
“Dalam konteks ini, Golkar bisa menyatu dengan PKB jika Cak Imin ditolak sebagai Cawapres Prabowo, atau Golkar bersama PAN jika akhirnya Prabowo menyetujui pencawapresan Cak Imin,” ucapnya.
Meski demikian, ia menilai manuver Dewan Pakar ini merupakan hal yang biasa terjadi di internal Golkar. Menurutnya, Golkar diisi oleh faksi kekuatan yang beragam.
Airlangga buat kader Golkar
Dihubungi terpisah, Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah menyebut isu munaslub ini terjadi lantaran Airlangga dinilai kurang sigap menentukan sikap di Pilpres yang kian dekat.
Hal itulah yang membuat kader Golkar bingung akan sikap partainya di Pemilu nanti, sementara partai politik lainnya sudah mengambil sikap.
“Airlangga dianggap tidak sigap dalam tentukan sikap, sehingga cukup membingungkan bagi kader di bawah terkait arah politik Golkar jelang Pemilu,” kata Dedi kepada CNNIndonesia.com, Rabu (12/7).
Selain itu, Dedi menilai sebagian kader Golkar menganggap lamanya Airlangga mengambil keputusan ini sebagai ancaman. Ia menjelaskan hal itu juga tak lepas dengan karakteristik Golkar yang bukan partai dengan ketokohan tunggal. Menurutnya, banyak tokoh berpengaruh di sana.
“Situasi itulah yang membuat Golkar rawan bergejolak, karena antar elite miliki basis massa yang sama kuat,” ujarnya.
Soal wacana poros baru bersama PAN, Dedi menilai Golkar memang lebih tepat jika mengusung kadernya sendiri. Ia menyatakan, pada Pemilu 2019 lalu, terdapat tren peningkatan suara bagi partai pengusung utama capres.
“Terlebih Golkar dan PAN sudah lewati ambang batas,” ucap dia.
Dedi lantas menyinggung tak adanya kepastian posisi parpol di sistem politik. Menurutnya, jika Golkar kalah pun tak menutup kemungkinan akan masuk dalam lingkaran kekuasaan nantinya.
“Artinya ada di poros manapun Golkar akan tetap bersama pemerintahan yang terbentuk,” kata Dedi.
Kendati begitu, berdasar track record Airlangga, Dedi menilai Golkar masih solid jelang Pemilu 2024 nanti. Menurutnya Airlangga mampu membawa Golkar dari gejolak yang terjadi sebelum-sebelumnya.
“Hingga meredam potensi konflik saat bertarung dengan Bambang Soesatyo,” tegasnya. (ds)
