MIMBAR-RAKYAT.com (Jakarta) – Permainan anggaran siluman sudah umum terjadi di DPRD, Parlemen bahkan di Banggar, namun baru Gubernur DKI Basuki T Purnama (Ahok) berani membuka adanya ‘dana siluman’ dalam APBD 2014 dan RAPBD 2015.
Permainan anggaran ini lazim terjadi di DPRD, tubuh parlemen namun untuk pertama kalinya ada kepala daerah yang berani membukanya.
“Bahkan di Parlemen, Banggar dan Kementerian terjadi tawar menawar makanya MK (melalui UU MD3) menghilangkan hak pembahasan dari DPR untuk satuan 3. Meski demikian ada saja cara dari DPRD bermain anggaran siluman termasuk dengan SKPDnya,” kata anggota DPD, AM Fatwa dalam Bincang Senator di kafe Brewerkz, Senayan City, Jakpus, Minggu (15/3/2015).
Pernyataan Fatwa ini memperkuat pengakuan Frial Sofyan mantan ketua DPRD DKI yang terlanjur mengakui bahwa permainan anggaran siluman sudah jamak terjadi di DPRD DKI. “Tapi nggak pernah ribut tuh,” katanya mengomentari perseteruan Ahok vs DPRD tentang banyaknya anggaranm titipsn DPRD.
“Karena Ahok ingin membuat terobosan, ingin dikenang sebagai gubernur yang punya terobosan. Ini satu-satunya kepala daerah yang melakukan tindakan drastis begini,” sambung Fatwa.
Tidak banyak kepala daerah yang berani melaporkan permainan anggaran yang terjadi di daerahnya. Tindakan Ahok yang menyoroti dana siluman dalam APBD DKI akan menjadi barometer dan acuan bagi masyarakat untuk terjadi juga di daerahnya.
“Dia baru beberapa bulan dilantik jadi gubernur tapi apa yang dia lakukan saat ini jadi barometer untuk wilayah lainnya,” ucapnya.
Ia meminta agar KPK menanggapi secara serius laporan Ahok. Namun, ia juga meminta tim angket DPRD untuk bekerja maksimal untuk membuktikan dugaan soal adanya manipulasi dalam APBD 2015 terbukti.
“Harus menemukan yang dituduhkan,” pungkas AM Fatwa.
Tim Angket
Tim Angket DPRD DKI saat ini tengah bekerja terkait kisruh RAPBD 2015 yang diusulkan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Tim Angket akan menyimpulkan hasilnya pada 25 Maret mendatang.
“DPRD tetap fokus kerja. Tim angket selesai 60 hari. Sebelum tanggal 25 Maret sudah mendapatkan hasilnya,” anggota Fraksi Gerindra Syarief di kedai Komando, Jalan Dr Supomo, Tebet, Jakarta Selatan, Minggu (15/3/2015).
Minggu depan, DPRD DKI Jakarta memanggil para pakar dan tim ahli untuk mendapatkan keterangan tambahan. DPRD berharap dapat menemukan penjelasan soal pelaksanaan RAPBD DKI Jakarta 2015.
Sebelumnya, tim Angket DPRD DKI Jakarta mengakui sulit mencapai kata sepakat dengan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahja Purnama soal ABPD 2015. Sulitnya kata sepakat ditemukan ketika menyinggung soal RAPD 2015. “Kita membuka diri membahas tapi sepertinya susah untuk sepakat,” ujar Syarief.
Menurut Syarief, kata sepakat akan sulit ditemukan ketika keduanya akan membahas soal Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) tahun 2015. “Kita lihat yang mau dibahas ini yang punya kita (draft APBD) atau punya yang lain,” terangnya.Tim Angket DPRD DKI Jakarta mengurungkan niat untuk memanggil istri Gubernur DKI Jakarta Veronica Tan.
Pemanggilan Veronica dibatalkan karena saat ini pihaknya telah menemukan cukup bukti terkait urusan revitalisasi Kota Tua. Namun tidak jelas, apa bukti yang dimaksud.
