Mimbar-Rakyat.com (Jakarta) -Presiden Joko Widodo mengatakan, pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) sudah didukung oleh undang-undang (UU) yang mendapat persetujuan 93 persen fraksi di DPR. Dengan demikian, menurut dia, tak perlu lagi ada pertanyaan soal bagaimana komitmen kelanjutan pembangunan IKN.
“IKN ini ada undang-undangnya. Undang-undang itu didukung oleh 93 persen fraksi-fraksi yang ada di DPR. Apa lagi yang mau ditanyakan? 93 persen lho ya,” ujar Jokowi saat memberikan keterangan pers usai groundbreaking PLTS IKN di Kalimantan Timur, Kamis (2/11/2023), sebagaimana dilansir YouTube Sekretariat Presiden.
Presiden menyebutkan, yang paling penting pemerintah saat ini sudah mempersiapkan bangunan fisik, seperti kantor kementerian, istana presiden, dan istana wakil presiden. Termasuk mempersiapkan listrik, air, dan infrastruktur dasar lainnya.
“Yang kedua yang paling penting, private sector masuk, dunia usaha masuk. Ini yang akan mempercepat dari dunia usaha,” kata Jokowi.
“Dan kita lihat dari dunia usaha dua bulan tiga bulan yang lalu sudah mulai hotel, ada rumah sakit, ada mal, ada sekolah, ada training center, semuanya sudah mulai sehingga pertanyaan yang ketiga tadi: listriknya siap ndak? Sudah dijawab oleh PLN pada sore hari ini, siap,” ungkapnya.
Dia pun meminta kabel listrik di IKN nantinya ditempatkan di bawah tanah (ground cable) supaya memberikan contoh kota indah dan rapi. Sementara itu, untuk mempercepat pembangunan ke depan, Presiden menegaskan ada peran pihak swasta. Misalnya, hingga Desember 2024, akan terealisasi investasi sebesar Rp 45 triliun. Baca juga: Kala Jokowi Sebut Baru Rumput dan Lapangan IKN yang Rampung pada 2024…
“Tapi memang ini sekali lagi bukan proyek untuk tahun depan. Bisa 15 tahun, bisa 20 tahun, bisa juga 10 Tahun kalau swastanya kencang kenapa tidak? Jadi sekali lagi 20 persen anggaran dari APBN, 80 persen dari private sector,” tambahnya. (ds/sumber Kompas.com)
