MIMBAR-RAKYAT.Com (Jakarta) – Pemerintah ternyata telah melakukan persiapan untuk kembali menarik utang dari lembaga internasional demi menambal defisit APBN 2020. Hal itu diungkapkan Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo dalam rapat virtual dengan Komisi XI DPR RI.
Perry menjelaskan, otoritas moneter bisa masuk dan membeli obligasi pemerintah melalui pasar perdana dalam kondisi abnormal. Namun saat ini, pemerintah akan fokus memaksimalkan sumber dana dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) maupun dana abadi.
Selain itu, pemerintah juga disebut akan mengutamakan pembiayaan dari lembaga internasional seperti Bank Dunia, Bank Pembangunan Asia (ADB), hingga The Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) untuk menambah pundi-pundi negara. Rencananya total utang yang ditarik mencapai USD 7 miliar atau setara dengan Rp113,4 triliun (kurs dolar Rp16.200).
“Kemarin investor teleconfrence, ada juga dari Asian Internasional Infra Bank, ADB, Bank Dunia, Jerman, AIIB itu direncanakan bisa kurang lebih USD 7 miliar. Itu yang sumber-sumber memang dimaksimalkan oleh pemerintah,” ujar Perry saat rapat virtual dengan Komisi XI DPR RI, Rabu (8/4).
Pada awal pekan ini, pemerintah juga berhasil menerbitkan surat utang berdenominasi dolar AS atau Global Bond sebesar USD 4,3 miliar yang terdiri dari tiga seri. Salah satu serinya bahkan memiliki tenor hingga 50 tahun, tenor terlama yang pernah diterbitkan Indonesia maupun negara-negara di Asia.
Dana dari hasil Global Bond itu nantinya juga akan digunakan untuk menambal defisit anggaran APBN 2020 yang diproyeksi melebar menjadi Rp853 triliun atau 5,07 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).
Perry menjelaskan, BI baru akan masuk untuk membeli surat utang pemerintah di pasar perdana dalam keadaan tidak normal. Misalnya saat suku bunga yield terlalu tinggi atau jika pasar tak mungkin lagi bisa menyerap.
“Agar kalau kapasitas pasar enggak cukup, misalnya suku bunga melonjak tinggi, dalam konteks ini lah kemudian BI diperbolehkan dalam pengaturan Perppu membeli dari pasar perdana,” jelasnya.
Perry pun memastikan, laju inflasi akan tetap terkendali dengan masuknya BI di pasar perdana. Namun target laju inflasi ke depan akan kembali dibahas dengan pemerintah.
“Kami akan perhitungkan dampak ke inflasi. Kami perkirakan kemudian terukur, makanya kesepakatan dengan Menkeu, akan maksimalkan dulu sumber-sumber dari dana yang ada, dari berbagai lembaga multinasional, global bond, jadi penerbitan SUN SBSN itu bisa mencukupi dari pasar,” tambahnya. (K/d)
