Aksi unjuk rasa oleh ARB di pintu gerbang Pemkab Bekasi

Mimbar-Rakyat. Com ( Cikarang Pusat)- Persoalan lingkungan hidup yang melibatkan dunia Industri di Kabupaten Bekasi sudah pada situasi yang mengkhawatirkan. Beberapa kejadian seperti air kali merah dan hitam adalah fenomena yang tidak bisa dianggap remeh.

Untuk itulah puluhan  pemuda Bekasi yang mengatasnamakan Aliansi Rakyat Bekasi (ARB) melakukan aksi unjuk rasa di Gerbang Komplek Perkantoran Pemerintahan Kab. Bekasi pada Senin Siang,  (12 April ).

Korlap aksi unjuk rasa,  Mahfudin Latif,
dalam orasinya mengatakan, Kabupaten Bekasi adalah Kota Industri terbesar di Indonesia. Banyaknya Perusahaan di Kabupaten Bekasi memaksa Pemerintah Daerah baik Pemkab Bekasi maupun DPRD untuk serius dalam mengkaji usulan perijinan dari pihak perusahaan dan mengawasi berjalannya roda perusahaan agar patuh terhadap Peraturan Perundangan undangan yang berlaku.

“Kami meminta DPRD, Dinas Lingkungan Hidup  dan Satpol PP jangan coba – coba ‘main mata’ dengan pengusaha nakal yang mencemari air dan udara Bekasi” tegas latif , sapaan akrabnya

Dalam Orasinya latif menduga bahwa Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) idak serius dalam membantu menjaga kelestarian lingkungan hidup di Bekasi, apalagi Bekasi adalah salah satu Etalase Ekonomi Indonesia.

“Begitupun juga dengan KLHK, kami minta serius dan jangan main mata akan pencemaran lingkungan Hidup di Bekasi, Karena Bekasi adalah Etalase Ekonomi Indonesia,” ujar Latif

Adanya isu bahwa PT. IWMS adalah kepanjangtanganan dari KLHK menjadi Sub kontraktor di PT. Fajar Paper., lanjutnya, harus diklarifikasi pihak KLHK, DLH dan Fajar Paper. Begitu pun juga soal penggunaan anggaran Clean Up atau rehabilitasi Rp 12 Milliar.

Massa aksi yang lain, Abdul Muhaimin mengatakan , bahwa hasil sidak DPRD Kabupaten Bekasi yang keluar 5 bulan setelah Sidak berupa rekomendasi yang dibuat ketua DPRD untuk Bupati agar pencemaran lingkungan mendapat perhatian lebih serius lagi .

Dalam orasinya itu, ia pun membacakan tuntutan massa aksi, diantaranya meminta DPRD Kabupaten Bekasi meningkatkan intensitas dalam melakukan sidak ke perusahaan – perusahaan yang diduga mencemari Lingkungan.

Aksi massa juga meminta agar Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi serius memonitoring secara berkala RKL RPL semua perusahaan yang ada di Kabupaten Bekasi .

Selain itu, aksi massa juga mendesak agar Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi agar mengevaluasi Amdal PT. GG dan PT. FSW,. Juga kepada Satpol PP Kabupateb Bekasi tidak takut dalam Menindak PT. IWMS yang diduga melanggar Perda K3 dan Perda IMB .

Di sisi lain, para peserta aksi unjuk rasa juga meminta Dinas Lingkungan Hidup terbuka akan sanksi bagi perusahaan pencemar lingkungan hidup yang ada di Kabupaten Bekasi. terangnya.

Sementara itu Kepala Seksi Penegakan Hukum (Gakum) pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi yang menemui pendemo memberikan apresiasi atas dinamika pengawasan lingkungan hidup oleh masyarakat dan LSM . Dirinya mengatakan akan menampung tuntutan pendemo dan akan menyampaikan kepada atasannya. (Agus Zuzana)

” Kami apresiasi dengan adanya unjuk rasa ini, aspirasi teman -teman pendemo akan saya sampaikan ke pimpinan dulu” kata David.

Aksi unjuk rasa berlangsung damai dengan pengawalan Petugas kepolisian dan Satpol PP. ( agus Suzana).