MIMBAR-RAKYAT.com (Jakarta) – Banyak yang lucu dan aneh dalam RAPBD DKI setelah dievaluasi Kemendagri. Sejumlah anggaran dengan jumlah fantastis ditemukan.Anggaran UPS untuk satu sekolah saja senilai untuk bandara internasional.
Selain itu ada anggaran untuk sewa rumah, gedung, gudang, dan lahan parkir senilai Rp 75.207.168.500. Belum lagi ada dana pembelian UPS Uninterruptible Power Supply (UPS) untuk sekolah yang nilainya setara untuk membeli UPS di Bandara Internasional.
Gubernur Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengatakan saat ini pihaknya tengah menyisir kemungkinan masih adanya proyek janggal dalam RAPBD DKI 2015. Melalui sistem e-budgeting proyek yang janggal itu bisa dengan mudah dideteksi.
“Dengan adanya e-budgeting jadi gampang banget menelusur. Saya tinggal masukin ‘hey UPS ada di mana saja kamu’. (Di RAPBD ada) 6 ribu-7 ribu mata anggaran dengan adanya itu (e-budgeting) maka ketahuan,” kata Ahok kepada wartawan di Balai Kota, Jakarta, Senin (16/3/2015).
Basuki juga mengaku kecolongan sejak penyusunan anggaran dari tahun 2012 hingga APBD DKI 2015. Ia mencontohkan pada anggaran perubahan 2014 lalu, ada usulan pokir DPRD sebesar Rp 11 triliun.
Sehingga tak hanya dia, kata Basuki, Joko Widodo yang saat itu masih menjabat sebagai Gubernur DKI juga merasa tertipu. Usulan pokir dari anggota dewan, lanjut Basuki, pasti dipertimbangkan oleh eksekutif.
Banyak yang lucu dan aneh dalam RAPBD DKI setelah dievaluasi Kemendagri.”E-budgeting ini kan sekarang sudah jalan, kami lagi sisir dari APBD tahun 2012, 2013, perubahan 2014, itu kami lebih kaget lagi. Ternyata total usulan pokir-pokir yang disusun dari DPRD, total dari anggaran 2012 sampai 2015 ini ada Rp 40 triliun lebih,” kata Basuki, di Balai Kota, Senin (16/3/2015).
Menyorot masalah anggaran siluman Ahok mensinyalir tidak mungkin pihak DPRD bekerja sendirian, karena mesti kerjasama dengan SKPD. “Pasti ada main antara SKPD dan oknum DPRD,” katanya. Ahok mengaku sudah mengantongi nama-nama oknum SKPD eselon 4 hingga eselon 2 maupun oknum anggota DPRD yang terlibat dalam kasus ini.
Ia menunggu momentum untuk membacakan list anggota DPRD yang main dengan SKPD menyelundupkan anggaran tersbut. “Makanya saya lagi nunggu duipanggil tim angket. Disana saya akan bacakan daftar ini,” ujarnya. Basuki juga mengaku kecolongan sejak penyusunan anggaran dari tahun 2012 hingga APBD DKI 2015. Ia mencontohkan pada anggaran perubahan 2014 lalu, ada usulan pokir DPRD sebesar Rp 11 triliun.
Sehingga tak hanya dia, kata Basuki, Joko Widodo yang saat itu masih menjabat sebagai Gubernur DKI juga merasa tertipu. Usulan pokir dari anggota dewan, lanjut Basuki, pasti dipertimbangkan oleh eksekutif.
Ada juga Anggaran aneh untuk sewa perlengkapan itu antara lain; belanja meja kursi dengan total nilai Rp 14.406.467.930; belanja sewa tenda sebesar Rp 30.065.585.000 dan belanja sewa mesin fotokopi sebesar Rp 45.205.122.770.
Pemerintah Provinsi DKI juga menganggarkan belanja sewa operating system/hardware/software/jaringan komputer dan lainnya senilai Rp 76.141.754.746.
Anggaran fantastis juga dialokasikan untuk sewa sound system yakni sebesar Rp 17.932.925.114, dan anggaran sewa panggung senilai Rp 8.710.456.000.
Kementerian Dalam Negeri menyarankan anggaran tersebut untuk dicoret dari RAPBD DKI tahun 2015. “Mengingat penyediaan anggaran tersebut tidak memenuhi prinsip efisiensi, efektifitas, kepatutan dan kewajaran serta rasionalitas penggunaan anggaran,” saran Kementerian Dalam Negeri seperti tercantum dalam dokumen evaluasi RAPBD DKI ,Senin (16/3/2015).
Selanjutnya pemerintah provinsi DKI disarankan mengalihkan dana tersebut dalam rangka meningkatkan anggaran pendidikan dan pelayanan masyarakat.
“Seperti penanggulangan banjir, penanganan kebersihan dan persampahan, penanganan kemacetan lalu lintas,” saran Kemendagri.
Kunker
RAPBD DKI Jakarta tahun 2015 juga menganggarkan kunjungan kerja ke luar negeri. Dalam dokumen evaluasi Kementerian Dalam Negeri atas RAPBD DKI 2015 halaman 63 disebut ada enam agenda pejabat Pemrov DKI kunker ke luar negeri.
Kunjungan kerja ke luar negeri dilakukan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah ke Rotterdam dengan anggaran Rp 1.498.032.000. Ada juga kunker ke London, Inggris oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dengan anggaran sebesar Rp 1.296.530.400.
Dinas Pariwisata dan Kebudayaan DKI juga merencanakan kunjungan kerja ke Moskow, Rusia dalam rangka turut berpartisipasi pada kegiatan Otdykh Leisure. Anggaran yang dibutuhkan dalam kunker ini mencapai Rp 2.011.344.000.
Dari Rusia, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan DKI merencanakan kunjungan kerja ke Roma dan Milan di Italia. Di Roma pejabat Pemprov akan menghadiri acara Culture Week. Sementara di Roma mereka akan menghadiri World Expo. Kunjungan kerja ke Negeri Pizza itu menghabiskan anggaran Rp 2.014.347.600.
Untuk kawasan Asia, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan DKI merencanakan kunjungan kerja ke Jepang dengan anggaran Rp 855.528.000.
Tak hanya pegawai di lingkungan Balai Kota, Pemerintah Provinsi DKI juga menganggarkan kunjungan kerja ke luar negeri bagi pejabat di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Anggaran yang dialokasikan sebesar Rp 1.053.576.000.
Kementerian Dalam Negeri melarang pengalokasian anggaran oleh Pemprov DKI untuk kunjungan ke luar negeri. “Dilarang, kecuali perjalanan dinas luar negeri untuk kegiatan yang bersifat urgent dan mendesak,” saran Kementerian Dalam Negeri seperti tercantum dalam dokumen evaluasi RAPBD DKI.
Dalam penyusunan RAPBD DKI 2015, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) berupaya menerapkan sistem e-budgeting. Meski mengklaim bisa mengunci semua anggaran, namun Ahok masih ‘kecolongan’ dengan ulah sejumlah SKPD.
Jurang Makin Lebar
Hubungan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dengan anggota DPRD DKI Jakarta semakin renggang . Ahok bersikeras menolak berdamai dengan oknum anggota dewan seputar dana siluman Rp 12,1 triliun. Ia malah ancang-ancang mengungkapkan fakta dan data terbaru.
Ia ingin segera membacakan daftar ‘kartu-kartu as’ oknum anggota dewan yang bermain dalam RAPBD tahun 2015. Ahok tidak gentar dipanggil Tim Angket karena mengantongi bukti-bukti dan saksi-saksi. Selain itu, Ahok berencana mencoret tunjangan anggota DPRD DKI Jakarta demi penghematan anggaran.(ais)
