MIMBAR-RAKYAT.Com (Jakarta) – Pembahasan akhir besaran upah minimum provinsi (UMP) 2018 dilakukan Pemprov DKI Jakarta, besok (Selasa, 31/10).
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyatakan, Pemprov DKI segera mengumumkan besaran UMP DKI 2018 sesuai hasil rapat yang berpatokan pada kebutuhan hidup layak (KHL).
Menurut Anies pembahasan besaran UMP antara Dinas Ketenagakerjaan DKI bersama dewan pengupahan dilakukan secara terbuka.
“UMP nanti kita akan umumkan. Waktu sudah mendekati deadline, jadi kita sedang makukan review dipimpin Pak Wagub prosesnya. Alhamdulillah, kali ini semua pembicaraan dilakukan secara terbuka dan pihak pekerja dengan pihak lain termasuk pemerintah pusat,” katanya di Lapangan IRTI Monas, Jakarta Pusat, Senin (30/10).
Sementara itu, Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno menyatakan, pihaknya sudah mendapatkan besaran nilai Kebutuhan Hidup Layak (KHL) dari survei yang dilakukan. Namun Sandi masih enggan memberikan besaran KHL.
“Kita sudah dapat hasil survei KHL. Kita akan ada pembicaraan secara intensif semua pemangku kepentingan dengan keterbukaan,” terang Sandi.
Sandi mengatakan, pembahasan akhir untuk penentuan besaran nominal UMP DKI akan dilakukan besok, Selasa. Sandi berharap keputusan yang akan diambil dapat meningkatkan kesejahteraan pekerja dan tidak mengganggu iklim dunia usaha.
“Besok rapat final dari dewan pengupahan dengan data baru. Kami terus berkomunikasi. Kami yakni prosesnya akan menghasilkan sebuah kesepakatan yang betul-betul meningkatkan kesejahteraan dari rakyat pekerja. Yang penting kondusif dengan pihak usaha,” tandasnya.
Diketahui UMP DKI Jakarta Tahun 2017 sebesar Rp3.355.750. Sedangkan Kabupaten Bekasi menetapkan UMK 2017 Rp 3.530.438. Kemudian Kota Bekasi menetapkan UMK 2017 Rp 3.601.650 dan Kabupaten Karawang menetapkan UMK 2017 sebesar Rp 3.605.272. (joh)
