Mimbar-Rakyat.com (Jakarta) – Kepala Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) Anggito Abimanyu memastikan dana milik para jemaah haji yang tertunda keberangkatannya dalam kondisi aman.
Anggito juga memastikan, tidak ada utang atau pun investasi gagal yang membuat keberangkatan haji dibatalkan.
“Karena sudah dua tahun, maka yang tertunda akan diprioritaskan keberangkatannya pada 2022. Dana yang sudah lunas akan mendapatkan nilai manfaat dari BPKH, tidak nol sama sekali, dan manfaatnya lebih baik daripada deposito di bank syariah,” jelas Anggito pada konferensi virtual, Senin (7/6/2021).
Anggito menyebutkan dana haji yang terkumpul saat ini saldonya sebesar R150 triliun.
“Ini semua aman, tidak ada utang, alokasi infrastruktur yang diintrepertasikan banyak orang akan berpengaruh pada dana haji,” jelasnya, seperti dilansir kabar24bisnis.com.
Anggito juga menjelaskan, BPKH sudah rutin melakukan audit atas dana haji.
Dana haji selalu diaudit BPK, mulai 2017-2018 sampai sekarang diaudit baik tahunan, semester, dan audit khusus.
“Pada audit 2018-2019 dinyatakan WTP [wajar tanpa pengecualian] dan 2020 sedang dalam proses audit,” imbuhnya.
Adapun, alasan pembatalan pelaksanaan haji tahun ini, Anggito menegaskan, sepenuhnya karena alasan kesehatan, keamanan, dan keselamatan jemaah haji.
Terlebih, di Arab Saudi juga memiliki banyak pertimbangan sendiri untuk menerima jemaah haji, katanya.
Pemerintah melalui Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas memastikan bahwa pemerintah tidak memberangkatkan jemaah haji Indonesia 1442 H/2021 M. Menurut Menag, Kamis lalu, di tengah pandemi Corona Virus Disease-19 (Covid-19) yang malanda dunia, kesehatan, dan keselamatan jiwa jemaah lebih utama dan harus dikedepankan. (arl)
