Permasalahan sengketa tanah harus segera diselesaikan. Presiden menyebut, hal tersebut bukan suatu permasalahan yang kecil dan dapat berdampak pada kehidupan sosial bahkan kondisi perekonomian masyarakat.
Mimbar-Rakyat.com (Wakatobi) – Presiden Joko Widodo dan Ibu Iriana Joko Widodo mengunjungi sejumlah stan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang digelar di Marina Togo Mowondu, Kabupaten Wakatobi, pada Kamis, 9 Juni 2022. Itu dilakukan usai menghadiri dan membuka Pertemuan Puncak Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Summit 2022.
Salah satu stan yang dikunjungi Presiden dan Ibu Iriana adalah stan UMKM CCR Wakatobi yang menjual berbagai macam produk makanan ringan khas Sulawesi Tenggara. Di tempat tersebut, Presiden dan Ibu Iriana bahkan membeli semua produk yang dijual.
“Bahagia karena saya sebagai pendamping UMKM sangat senang, karena produk UMKM-nya laris semua diborong oleh beliau, terima kasih banyak Pak Presiden,” ujar Salfiah pendamping stan UMKM CCR Wakatobi.
Salfiah juga mengaku Presiden Jokowi memesan secara khusus salah satu produk makanan ringan khas Wakatobi, yaitu abon ikan tuna.
“Sangat suka salah satu produk abon ikan tuna, dia pesan sepesial katanya untuk beliau,” ungkapnya.
Salfiah pun berharap dengan kedatangan Presiden Jokowi dapat makin membangkitkan UMKM di Tanah Air dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi masing-masing daerah.
“Semoga makin berkembang, karena kita pahami bahwa salah satu pertumbuhan ekonomi daerah itu tidak terlepas dari UMKM, jadi memang UMKM ini harus jadi prioritas utama oleh Presiden,” ucap Presiden, seperti dilaporkan website presidenri.go.id.
Jenita, pemilik stan pameran Leama Wakatobi, yang menyediakan berbagai macam kaus suvenir khas Wakatobi juga berharap kunjungan Presiden dan Ibu Iriana dapat meningkatkan kesejahteraan UMKM dan masyarakat Wakatobi.
“Semoga dengan kunjungan Pak Presiden ke sini, Wakatobi akan makin maju, makin sejahtera, makin sentosa. UMKM Wakatobi makin sejahtera nanti, makin maju juga,” tuturnya.
Hindari ego sektoral
Saat melakukan pembukaan Pertemuan Puncak Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA Summit) 2022 secara resmi, di Marina Togo Mowondu itu Presiden Joko Widodo menegaskan seluruh jajaran pemerintah, baik pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk dapat saling terbuka, bersinergi, dan menghindari adanya ego sektoral dalam menyelesaikan segala permasalahan yang ada di masyarakat, salah satunya mengenai sengketa lahan.
“Saya tidak bisa menoleransi terjadinya kerugian negara, terjadinya kerugian masyarakat yang disebabkan oleh ego sektoral dan ego lembaga, enggak itu, sudah stop, cukup stop. Persoalan dimulai dari sini, semuanya harus membuka diri,” ucap Presiden.
Kepala Negara menekankan bahwa adanya ego sektoral antara kementerian/lembaga masih menjadi penghambat dalam menyelesaikan berbagai persoalan negara. Presiden menyebut, integrasi antarkementerian/lembaga merupakan hal terpenting yang harus dilakukan.
“Pemerintah daerah, kabupaten/kota, di provinsi, di pusat tidak bekerja secara terintegrasi, jalan sendiri-sendiri, egonya sendiri-sendiri. Kalau diterus-teruskan enggak akan rampung persoalan negara, persoalan bangsa ini enggak akan rampung. Persoalannya kelihatan, solusinya kelihatan, tapi tidak bisa dilaksanakan hanya gara-gara ego sektoral,” ujar Kepala Negara.
Presiden mengatakan bahwa permasalahan sengketa tanah harus segera diselesaikan. Presiden menyebut, hal tersebut bukan suatu permasalahan yang kecil dan dapat berdampak pada kehidupan sosial bahkan kondisi perekonomian masyarakat.
“Ini hati-hati dampak sosial, dampak ekonominya ke mana-mana. Dan kalau sudah pegang yang namanya sertifikat, ini bisa memberikan trigger kepada ekonomi karena bisa dipakai untuk kolateral bisa dipakai untuk jaminan, untuk mengakses permodalan ke bank, ke lembaga keuangan,” tutur Presiden.
Lebih lanjut, Presiden berharap dengan keberadaan GTRA, seluruh kementerian/lembaga serta pemerintah daerah dapat saling bersinergi dan berintegrasi dalam menyelesaikan permasalahan sengketa lahan.
“Saya sangat menghargai pertemuan GTRA ini. Ini Gugus Tugas Reforma Agraria yang kita harapkan segera bisa mengintegrasikan, memadukan seluruh kementerian, lembaga, dan juga pemerintah daerah semuanya bekerja dengan tujuan yang sama menyelesaikan masalah-masalah lahan yang ada di masyarakat, enggak ada yang lain, agar sengketa lahan bisa kita selesaikan,” kata Presiden.
Turut mendampingi Presiden dan Ibu Iriana dalam kegiatan tersebut antara lain Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertahanan Nasional (BPN) Sofyan Djalil, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar, Gubernur Sulawesi Tenggara Ali Mazi, dan Bupati Wakatobi Haliana.***(edy)
