Mimbar-Rakyat.com (Jakarta) – Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas akan menghormati jika PKB akan mendisiplinkan dirinya terkait pernyataan jangan memilih pemimpin negara asal-asalkan. Namun, dia mengaku belum mendapatkan panggilan dari PKB atas pernyataannya tersebut.
“Saya salah satu Ketua di DPP PKB, enggak tahu apakah sudah direvisi atau belum saya enggak tahu. Tapi soal apakah dipanggil saya belum dapat surat panggilan sampe sekarang,” kata Gus Yaqut, saat diwawancarai di Gedung Nusantara II DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (2/10/2023).
Akan tetapi, dia mengaku DPP PKB tidak berhak memanggil dirinya. Sebab, Ia juga salah satu pengurus teras di PKB.
“Pengurus yang mana dulu? Siapa yang berhak? Saya ini salah satu pengurus ini, masa saya manggil diri saya sendiri,” tegas dia.
Terlebih, kata Yaqut, PKB memiliki anggaran dasar anggaran rumah tangga (AD/ART) dalam memanggil kadernya jika melakukan kesalahan.
“Kan ada AD/ART nya di PKB ada AD/ART nya partai itu ada AD/ART nya mau nya yang si orang kader itu semua ada aturannya kesalahannya di mana gitu. Kalau saya mengajak masyarakat untuk rasional mengajak rakyat untuk memilih dengan cara cerdas itu dianggap kesalahan ya monggo gitu loh,” imbuh Gus Yaqut.
Diberitakan sebelumnya, PKB akan mendisiplinkan kadernya yang juga Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas. Rencana ini muncul setelah Yaqut dianggap mengeluarkan pernyataan yang membuat publik berspekulasi dan bingung.
“Kalau sebagai kader PKB kami tentu sudah menyiapkan langkah2 pendisiplinan. Dan publik tentu akan memberikan penilaian. Menurut saya itu yang lebih penting. Jangan membuat publik ini berspekulasi dan bingung,” kata Wakil Ketua Umum PKB, Jazilul Fawaid.
Pernyataan Yaqut di Solo
Jazilul merujuk pada pernyataan Yaqut di Solo pada pekan lalu. Saat itu, Menag mengatakan untuk hati-hati memilih pemimpin.
Yaqut mencontohkan Pilkada DKI 2017 dan Pemilu 2014, yang disebutnya ada calon yang menggunakan agama sebagai alat untuk meraih kekuasaan.
Menurut Jazilul penyataan Menteri Yaqut menggiring opini yang tidak perlu. Padahal Presiden Joko Widodo (Jokowi) sendiri meminta agar jangan ada politik pecah belah.
“Jangan bikin hoaks. Ini hoaks kok dari negara. Ini hoaks kok dari Menteri Agama, yang sesungguhnya bertanggung jawab terhadap kerukunan umat beragama,” ucap dia.
Sebelumnya, Menag meminta agar masyarakat tidak mempertaruhkan negeri ini pada orang-orang yang tidak memiliki perhatian pada masyarakat.
Selain itu ia menyinggung agama dengan politik tidak dapat dipisahkan. Namun demikian, agama tidak boleh digunakan sebagai alat politik untuk memenuhi nafsu kekuasaan.
“Jangan karena bicaranya enak, mulutnya manis, mukanya ganteng itu dipilih. Jangan asal begitu, harus dilihat dulu track record-nya bagus, syukur mukanya ganteng, syukur bicaranya manis, itu dipilih,” kata Yaqut. (ds/sumbr Merdeka.com/Liputan6.com)
