MIMBAR-RAKYAT.Com (Jakarta) – Daftar 200 mubalig rekomendasi Kementerian Agama (Kemenag) justru merugikan citra Presiden Jokowi. Karena Presiden tengah berupaya berkomunikasi dengan para ulama, seperti pertemuan dengan Persaudaraan Alumni 212 akhir April lalu di Bogor.
“Sangat disesalkan pilihan sikap Kementerian Agama yang kurang peka dengan perkembangan situasi politik saat ini, dimana Presiden Jokowi sedang membangun komunikasi harmonis dengan kalangan Islam,” kata peneliti senior Lingkaran Survei Indonesia (LSI Denny JA), Toto Izul Fatah, Minggu (20/5)
Toto menilai, Kementerian Agama seolah-olah sedang memberi kesan pengkotak-kotakan sejumlah tokoh Islam. Jika kesan ini menguat dan massif, bukan mustahil akan berimplikasi terhadap munculnya sikap antipati umat Islam terhadap pemerintah.
“Ini sangat merugikan pemerintah. Dengan rilis Kementerian Agama ini, para tokoh Islam diberi ruang yang luas untuk terkotak-kotak setidaknya antara yang pro pemerintah dengan yang anti pemerintah. Sekali lagi, ini sangat tidak kondusif,” tambahnya.
Dia menyarankan agar Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin segera memberi penjelasan yang utuh tentang rilis tersebut. Kalau perlu, kata dia, mencabutnya demi kepentingan yang lebih besar bukannya malah membela diri.
Kemenag Agama mengeluarkan 200 nama mubalig yang direkomendasi untuk memberikan ceramah. Dari 200 nama itu, antara lain Ustad Abdul Somad dan sejumlah ustad kondang lainnya tidak ada.
Menteri Agama beralasan daftar itu dibuat karena sering dimintai rekomendasi mubalig oleh masyarakat. Nama 200 mubalig itu juga ada kriteria dari sisi kompetensi keilmuan agama yang mumpuni, reputasi yang baik, dan berkomitmen kebangsaan tinggi.
Rilis 200 mubalig ini, bahkan ada yang menilai memecah-belah umat. “Wajar umat marah, karena Ustad Abdul Somad tak masuk daftar. Kurang apa dia, ilmu tinggi, diidolakan berjuta umat, PNS dosen yang Pancasilais,” kata Taufik, warga Bekasi, Senin (21/5).
FAHRI HAMZAH
Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah menilai terbitnya 200 nama mubalig atau penceramah yang direkomendasikan merupakan kegagalan negara dalam memahami demokrasi.
Rekomendasi yang dikeluarkan Kementerian Agama itu tidak sesuai dengan kebebasan berserikat dan menyampaikan pendapat secara lisan maupun tulisan yang dianut Indonesia.
“Saya sudah bilang (ini) di antara kegagalan memahami kegagalan fitur demokrasi. Jangan negara mau kontrol pikiran orang, kebebasan berserikat, berkumpul, menyampaikan pendapat secara lisan dan tulisan,” katanya di Hotel Harris, Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Pusat.
Fahri memandang negara tidak perlu mengeluarkan rekomendasi tersebut karena sudah ada lembaga yang berwenang mengeluarkan sertifikasi di bidang-bidang tertentu, termasuk agama.
“Jangan kontrol pikiran orang, jangan mensertifikasi. Negara tidak perlu mensertifikasi, itu ada di lembaga pendidikan, kalau ulama ada di MUI ada serikat ada asosiasinya,” tandas Fahri.
Mantan ketua Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) itu pun berharap agar pemerintah lebih memikirkan pembangunan ekonomi dan pendidikan. Menurutnya jika sistem pendidikan mampu mencerdaskan masyarakat, maka pemikiran radikal pun tidak akan berkembang.
“Tugas pemerintah ini bikin infrastruktur, suruh bikin kenyang rakyat, suruh orang pendidikan, cukup pendidikan yang tinggi supaya orang makin cerdas, makin rasional, makin ilmiah sehingga pemikiran radikal dan tidak cerdas, bodoh itu makin hilang. Tugas pemerintah ngapain dia ngatur-ngatur ini boleh ceramah itu tidak boleh ceramah?” pungkasnya. (i/dir)
