MIMBAR-RAKYAT.com (Jakarta)- Direktur Eksekutif Charta Politica, Yunarto Wijaya mengatakan, sikap walk out Partai Demokrat pada saat paripurna RUU Pilkada menunjukan Demokrat dan SBY sedang bermain akrobat politik dengan mengorbankan demokrasi Indonesia.
Selain itu, penegasan sikap Demokrat dan SBY yang sebelumnya mendukung pilkada langsung menunjukan bahwa mereka telah melakukan pembohongan publik dengan aksi walk out yang dilakukan.
“Saya tidak percaya sikap Demokrat berbeda dengan SBY. Tanpa kebijakan SBY Demokrat akan sulit untuk bersikap,” ujar Yunarto Wijaya di Jakarta, Jumat (26/9). “Ini akan menjadi bumerang bagi dirinya sendiri. SBY akan dikenal sebagai bapak pilkada tidak langsung yang melakukan pembodohan demokrasi.”
Ia menjelaskan, sejak awal SBY tidak menunjukan keseriusan dan komitmennya mengenai RUU Pilkada. Padahal, SBY memiliki kesempatan untuk menarik draft RUU dan memanfaatkan otoritas yang ia miliki.
Manuver yang dilakukan Demokrat tersebut akhirnya membuat pihak Koalisi Merah Putih memenangkan voting. Dan ini menunjukan sikap politik Demokrat dan SBY yang mendukung pilkada langsung hanya lip service semata.
“SBY telah berhasil memainkan panggung sandiwara. Saya bisa katakan, aktor intelektual terkait kegagalan pilkada langsung pada paripurna semalam tidak lain dan tidak bukan ialah SBY,” katanya.
Ditipu
Fraksi PDI Perjuangan merasa ditipu oleh Fraksi Partai Demokrat, setelah partai itu menyatakan walk out dari pengambilan keputusan terkait RUU Pilkada.
“Kami menyesalkan Fraksi Demokrat yang meninggalkan kami setelah mereka menyatakan memperjuangkan rakyat,” ujar politikus PDI Perjuangan, Yasona Laoli, Jumat (26/9).
Yasona menyampaikan kekecewaannya atas keputusan walk out Demokrat. Apalagi, PDIP menyatakan telah mendukung opsi ketiga yang digagas partai penguasa itu.
“Kami mulai mencurigai hipotesis, ini rekayasa pollitik untuk menampilkan pencitraan. Seolah-olah mereka pejuang. Namun ketika kami, PKB, Hanura yang tulus mendukung Demokrat malah ditinggalkan, dizolimi,” ungkap dia.
Awalnya, Demokrat mengusulkan opsi ketiga. Yaitu, mendukung opsi pilkada langsung dengan 10 syarat.Namun, opsi ini tidak mendapat tanggapan pimpinah sidang, Priyo Budi Santoso.
Alhasil, Demokrat menyatakan walk out dari pengambilan keputusan tingkat II RUU Pilkada.
Dinamika
Anggota DPR Gede Pasek Suardika menyatakan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan tak perlu sakit hati atas pilihan Demokrat. Karena tindakan Demokrat tidak salah dan merupakan dinamika demokrasi.
Ttindakan walk out Demokrat itu hanya mengikuti partai ‘senior’ yang lain. Seperti, menurut dia, yang sering dilakukan PDIP dalam rapat paripurna DPR. ”Tidak perlu sakit hati, PDIP juga sering walkout,” tutur dia ketika intrupsi rapat paripurna DPR dalam membahas RUU Pilkada, Jumat (26/9)
Masalah Demokrat memilih langsung ataupun tidak langsung, sejak pagi partainya sudah memiliki pandangan. Bahwa sesuai dengan demokrasi, bahwa pemilihan Gubernur secara tidak langsung sementara bupati atau walikota secara langsung. (Ais)
