Ronny Felix, Kepala Bidang Keluarga Berencana Kabupaten Bekasi
Mimbar-Rakyat.Com (Bekasi) -Pandemi Covid-19 dan pemotongan anggaran ( refocusing) menjadikan pelajaran Keluarga Berencana di Kabupaten Bekasi tak maksimal, bahkan menurun drastis.
Kepala Bidang Keluarga Berencana pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana ( DPPKB) Kabupaten Bekasi, Roni Felix , menyebutkan, jika biasanya setiap pelayanan KB pihaknya bisa memberikan pelayanan kepada 600 akseptor, di masa pandemi Covid-19 ini dibatasi hanya 100 orang saja.
Pada pelaksanaan pelayanan KB berupa implan dan IUD di Kecamatan Serang Baru pekan kemarin misalnya, pihak DPPKB hanya melayani kepada warga di kecamatan yang berdekatan dengan Serang Baru .
“Biasanya setiap pelayanan semua UPTD dari semua kecamatan datang membawa calon akseptor,” hingga jumlahnya bisa mencapai 600-an orang,” tegas Roni.
Hal tersebut, lanjut Roni, tentunya cukup berdampak pada adanya peserta atau akseptor KB yang drop out alias tidak lagi menjadi akseptor.
Peserta kontrasepsi jangka panjang IUD (Intra Uterine Device),Implant (susuk KB) dan kontap (kontrasepsi mantap) , lanjut Roni, jika dia tidak ‘fanatik’ ada yang mau beralih ke metode lain seperti pil atau suntik.
” Tetapi kan ada juga akseptor yang fanatik dan tak mau migrasi ke metode lain karena sudah nyaman dengan metode kontrasepsi yang selama ini mereka gunakan,” ujar Roni, Jumat (4/06).
Biaya pasang IUD di rumah sakit atau dokter praktek, mencapai antara Rp 500-800 ribu. Sedangkan jika DPPKB membuka pelayanan tidak dipungut biaya alias gratis.( Agus)
