Mimbar-Rakyat.com (Kuningan) – Dewan Kebudayaan Kuningan menggelar dialog bersama budayawan dan seniman Kuningan, dengan pemerintah Kabupaten Kuningan, di Gedung Kesenian Raksawacana.
Acara Jumat itu dihadiri oleh Wakil Bupati Kuningan, HM Ridho Suganda, Kepala Bidang Kebudayaan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Emup Muplihudin, yang mengapresiasi geliat para budayawan dan seniman Kuningan.
“Pemerintah di sini menjadi fasilitator dan mediator antara keinginan budayawan dan seniman kabupaten Kuningan. Kita melihat apa yang kita alami saat ini saat pandemi korona mempengaruhi leading sektor kesenian dan lainnya.” ujar Wabup dalam sambutannya.
Ridho pun meyakini, seniman dan budayawan Kuningan, memerlukan wadah untuk mengekpresikan dirinya.
“Saya yakin budayawan dan seniman tidak melulu soal pekerjaan namun juga memerlukan sebuah wadah untuk mengekpresikan karyanya,” jelas Wabup.
Dalam dialog tersebut Ridho pun bercerita tentang nama Gedung Kesenian Kuningan “Raksawacana” yang menggunakan nama Kakeknya.
“Nama gedung kesenian ini sudah memakai nama kakek saya, jadi saya juga punya tanggung jawab atas keberlangsungan budaya dan seni di Kabupaten Kuningan, semoga gedung ini bisa menjadi fasilitas untuk seniman berekspresi dan dijadikan tempag latihan,” papar Ridho.
Ridho pun berharap dengan adanya stake holder seperti Dewan Kebudayaan Kuningan, maka setiap kegiatan yang indentik dengan Seni dan Budaya, yang mengadakannya bukanlah instansi pemerintahan.
“Saya ingin kegiatan itu tidak selalu event event dilaksanakan oleh dinas – dinas karena kita punya stake holder yang bisa membantu kegiatan yang bisa dilakukan oleh unsur masyarakat,” kata Ridho.
“Jangan sampai bila nanti ada event budaya dan seni, penarinya adalah orang dari luar kota, sebisa mungkin menyambut tamu turis itu adalah orang kuningan sendiri,” tambah Ridho.
Selain itu dalam dialog tersebut Ridho merasa prihatin dengan intoleransi Kabupaten Kuningan menduduki posisi ketiga dari bawah.
“Kabupaten kuningan nomer tiga paling bawah untuk intoleransi, tapi saya yakin di kuningan sendiri tidak seperti itu, dan berharap kepada para budayawan dan seniman untuk ikut membantu agar tetap berbudaya kerukunan dan tetap menjaga toleransi berbudaya,” harap Ridho.
Kepala Bidang Kebudayaan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kuningan, H Emup Muplihudin mengatakan adanya DKbK untuk membentuk mitra kerja , namun DKbK sendiri saat ini belum memiliki sistem yang disepakati bersama.
” Sedangkan syarat mutlak adanya DKbK adalah terbentuk dokumen pokok kebudayaan daerah, tahun 2020 ini,” terangnya.
Ketua Dewan Kebudayaan Kuningan, Dodo Suwondo, optimistis kegiatan DKbK akan hidup dan eksis karena dukungan oleh PemKab Kuningan.
“Secara kebetulan apa yang disampaikan Pa Wabup berkaitan dengan program kegiatan, sama persis dengan apa yang diinginkan para budayawan,” ujarnya. (dien/arl)
