Mimbar-Rakyat.com (Kuningan) – Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, membawa rencana besar menjadikan kawasan industri dan perkotaan baru di Jawa Barat, di wilayah Pantai Utara (pantura) melalui program Rebana Metropolitan.
Dalam Rebana Metropolitan, setidaknya akan dibangun 13 wilayah industri tematik yang tersebar di tujuh kabupaten / kota di timur Jabar. Ketujuh daerah tersebut adalah Kabupaten Sumedang, Majalengka, Cirebon, Subang, Indramayu, dan Kuningan, serta Kota Cirebon.
Pengembangan Rebana Metropolitan pun memerlukan dukungan infrastruktur yang sudah ada di kawasan Rebana Metropolitan antara lain jalan nasional, Tol Cikopo-Palimanan (Cipali) dan Palimanan-Kanci (Palikanci), rel Cikampek-Cirebon, Pelabuhan Balongan, Cirebon, dan Patimban (Tahap I), BIJB Kertajati, serta terminal Subang, Indramayu, dan Cirebon.
Kebutuhan energi yang tersedia, antara lain lewat dam di Cipancuh, Jatigede, dan Setupatok, kilang minyak Balongan, geothermal di Ciremai, hydro power Jatigede, hingga PLTU di Indramayu.
Pasokan energi geothermal di Ciremai, rupanya memicu konflik masyarakat Kabupaten Kuningan. Ada yang merasa khawatir soal itu dan ada yang mendukung keberadaan geothermal.
Menjawab semua pertanyaan masyarakat Kuningan, Direktur Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Jawa Barat, Meiki W. Paendong menjelaskan tentang apa itu geothermal.
Menurutnya meski energi geothermal itu dikategorikan sebagai energi yang ramah lingkungan, namun dari aspek lingkungan masih memiliki dampak buruk.
“Pada proses pembangunannya memberikan dampak juga, sebab biasanya energi panas bumi itu berada di kawasan hutan konservasi yang diatur dalam undang-undang maka hal itu tidak boleh sembarangan masuk hutan itu,” ujar Kang Meiki kepada mimbar-rakyat.com melalui sambungan telepon, Sabtu.
Maka untuk membangun sumur, sambungnya, diperlukan membuka jalan akses ke sumur dengan jalan aspal.
“Dan hal itu membuka peluang untuk kerusakan hutan, yang tadinya orang susah ke hutan begitu dibuka jalan maka perambah hutan atau pemburu akan begitu mudah untuk masuk ke dalam hutan, dan hal itu akan berdampak pada lingkungan,” papar Kang Meiki.
Hal itu, kata Meiki, memicu banyak perambahan hutan dan perburuan liar, seperti yang sudah terjadi di Pengalengan, Kamojang, Gunung Papandayan, Wayang Windu.
“Selain itu ada dampak lain dari tekhnologi geothermal, yaitu pengambilan air tanah secara besar-besaran untuk menginjeksi, ibaratnya uap air yang diinjeksi gas yang akhirnya memunculkan suatu efek panas untuk menggerakan turbin yang dikonversi menjadi arus listrik,” jelasnya.
Kemudian, sambungnya, pengambilan air tanah besar – besaran dan saat injeksi itulah yang berpotensi memicu adanya fenomena gempa bumi lokal.
“Jadi ada getaran gitu, ada efek geologi di dalamnya, karena uap bumi itu disuntik air terus menerus bukan diambil, nah hal itu mengeluarkan gas panas. Dari proses itulah menimbulkan getaran geologi di permukaan dan orang sekitar akan menyebutnya gempa bumi lokal,” paparnya.
Dampak yang lainnya adalah dampak sosial, yaitu mudahnya orang membuka lahan, menjadikan lahan terbuka menjadi lahan pertanian dan sebenarnya hal itu tidak diperkenankan bagi hutan konservasi.
“Dengan pengambilan air secara besar-besaran hal ini juga berdampak pada potensi kekeringan dan hilangnya mata air apabila sumber mata air oleh geothermal yang dipakai sama persis dengan yang dipakai warga,” ungkapnya.
Rusaknya kawasan hutan juga akan berdampak pada iklim mikro, sebab secara perlahan berkurangnya pepohonan maka akan menyebabkan perubahan cuaca yang semakin memanas.
Pihaknya pun tidak sepakat dengan adanya pembangunan geothermal di Ciremai, bila dilihat dari sisi lingkungan. Karena menimbulkan banyaknya dampak sosial dan lingkungan yang terjadi ke depannya.
Energi sudah surplus
Jika alasannya adanya pembangunan energi geothermal untuk pemenuhan energi listrik di Jawa Barat, Direktur Walhi Jabar ini, mengatakan kebutuhan energi di Jawa Bali sudah surplus 3000 Mega Watt.
“Kita kan sudah kelebihan energi, Kenapa pemkab Kuningan tetap memaksakan, dan tidak melihat ke dampak lingkungan dan sosial, karena kita harus melihat ke peristiwa yang sudah-sudah,” katanya.
Ia pun meminta baik pemerintah provinsi Jawa Barat, dan Pemerintah Kabupaten Kuningan, tidak menganggap remeh akan efek pembangunan energi sumber panas bumi geothermal itu sendiri.
Dilansir dari dunia-energi.com, pemerintah akan melakukan eksplorasi total di 20 wilayah panas bumi dengan potensi sumber daya mencapai 1.844 megawatt (MW) dan rencana pengembangan hingga 683 MW.
Rincinya, wilayah panas bumi Lokop di Aceh, Sipoholon Ria-Ria di Sumatera Utara, Gunung Endut di Banten, Guci di Jawa Tengah, Gunung Batur-Kintamani di Bali, Sembalun di Nusa Tenggara Barat, Sajau di Kalimantan Utara, Jailolo di Maluku Utara, dan Banda Baru di Maluku.
Kemudian, pengeboran eksplorasi juga dilakukan di Nage dan Maritaing di Nusa Tenggara Timur, Bora Pulu dan Marana di Sulawesi Tengah, serta Bituang dan Limbong di Sulawesi Selatan. Di Jawa Barat, pengeboran ini dilakukan di Cisolok Cisukarame, Gunung Galunggung, Gunung Tampomas, Gunung Ciremai serta Gunung Papandayan.
Baca juga : Gheotermal Ciremai salah satu pemasok energi Rebana metropolitan
Dalam hal itu Djoko Siswanto, Sekretaris Jenderal Dewan Energi Nasional (DEN), mengungkapkan total anggaran untuk pengeboran eksplorasi yang disiapkan pemerintah pada 2021 mencapai Rp420 miliar.
Pengeboran yang dibiayai pemerintah bertujuan mengurangi risiko pengembangan panas bumi yang harus ditanggung pengembang. (Andin Rahmawati / arl)
