MIMBAR-RAKYAT.com (Garut)  – Wacana terjadinya devisit anggaran di Pemkab Garut mendapat banyak sorotan dan hal ini dianggap bukan merupakan mata rantai berkaitan dari pemerintah pusat melainkan akibat kebrokbrokan pengaturan anggaran selama ini.

Demikian diungkapkan Wakil Ketua Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Garut Alex Ukun Saefudin di Garut, Selasa

“Kerancuan dalam menggunakan anggaran di Pemkab Garut seperti itu memang sudah terjadi sejak lama. Seperti salah satu oknum pejabat baik di jajaran birokrat atau legislatif yang menitipkan anggaran di salah satu dinas atau badan, itu sering terjadi,” kata Alex.

Perbuatan tersebut, tambahnya, merupakan penyimpangan yang ahirnya membengkak.

“Dan ketika mentri keuangan mengendus ada anggaran besar yang dicurigai di Pemkab Garut, maka terciptalah suasana gaduh. Yang ahirnya untuk menutupi kesalahan, Pemkab Garut seakan akan menyalahkan Pemerintah Pusat,” katanya.

Alex menambahkan, dana yang dinyatakan devisit di Pemkab Garut sekitar Rp324 miliar.

“Seharusnya para birokrat Garut bersikap jujur dan kesatria. Jangan terus menyalahkan Pemerintah Pusat, tapi hadapilah dengan kejujuran. Karena sekarang ini Garut seakan akan menyalahkan Pemerintah Pusat yang tengah mengalami devisit. Padahal sebenarnya semua ini terjadi karena kesemberawutan dalam penggunaan anggaran,” kata Alex. (Yat R/KB)