Thursday, December 12, 2024
Home > Berita > DKP PWI: Independensi harga mati

DKP PWI: Independensi harga mati

Rapat webinar DKP PWI tentang independensi wartawan dalam Pilkada 2020. (ist)

Mimbar-Rakyat.com (Jakarta) – Rapat konsolidasi Dewan Kehormatan Provinsi (DKP) PWI seluruh Indonesia, secara bulat menekankan kembali  independensi adalah harga mati bagi seorang wartawan dalam menjalankan profesinya.

Itu merupakan amanah konstitusi dan semua peraturan perundang-undangan di bidang pers, kode etik jurnalistik, dan kode perilaku wartawan PWI.

Para ketua DKP  mendukung langkah tegas DK PWI Pusat yang baru – baru ini memberikan sanksi bagi wartawan yang  bersikap partisan dalam kontestasi Pilkada 2020 di daerahnya.

Beberapa anggota pengurus dan bahkan ketua provinsi ada yang terang terangan mendukung salah satu pasangan calon dalam Pilkada 2020 yang digelar di 270 daerah provinsi, kota dan kabupaten.

“Terhadap mereka yang melanggar dikenakan sanksi pemberhentian atau diminta mundur dari PWI,” kata Ketua Dewan Kehormatan PWI Pusat Ilham Bintang dalam rapat konsolidasi via zoom dipimpin Sekretaris Sasongko Tedjo. Hadir juga anggota DK PWI Pusat, Asro Kamal Rokan dan Raja Pane.

Selain menyempurnakan PD PRT PWI, Kode Etik Jurnalistik, Kongres PWI 28-30 September 2018 di Solo, juga mengesahkan pemberlakuan produk baru yaitu Kode Perilaku Wartawan PWI.  Code of conduct itu melengkapi sikap profesional wartawan.

DK PWI se Indonesia, menyepakati dalam Pilkada 2020 sudah seharusnya wartawan menjaga jarak yang sama dengan semua kontestan.

“Kontestasi pemimpin rakyat harus dijaga  berjalan dengan sangat demokratis, supaya menghasilkan pemimpin amanah.  Itu sebabnya Pilkada harus dijaga berlangsung jujur dan adil, tidak dikotori praktek money politics, “ tambahnya.

Ilham mengapresiasi sikap Dewan Kehormatan Provinsi yang dalam rapat konsolidasi tadi menunjukkan sikap proaktif mengawasi anggotanya mematuhi ketentuan organisasi, kode etik jurnalistik, kode perilaku wartawan.

Ilham juga mengingatkan Dewan Kehormatan Pusat dan Provinsi adalah produk kongres dan konferensi di daerah, yang mempunyai kedudukan yang setara dengan pengurus PWI.

Dalam posisi itu  DK wajib membantu Pengurus Harian PWI membangun organisasi sesuai amanah yang diterimanya dari kongres dan konferensi.

“Harus mampu bertindak tegas menyingkirkan  benalu yang hanya mencari keuntungan pribadi dari organisasi PWI,” katanya.

“Hanya dengan begitu Anda semua dapat meninggalkan legacy, seperti legacy yang diwariskan pendahulu kita, wartawan -wartawan pendiri PWI yang hebat-hebat,” tambahnya.  (rel/arl)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Hallo kawan, silahkan klik tombol Like / Follow untuk mendapatkan berita dan tulisan terbaru