MIMBAR-RAKYAT.Com (Bogor) – Tjahjo Kumolo, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo berang, karena sekarung e-KTP jatuh berantakan di jalan dan ditemukan warga di kawasan Kemang, Bogor.
Mendagri menduga telah terjadi sabotase hingga e-KTP itu berceceran di jalanan. “Saya memerintahkan kepada Sekjen, Irjen, dan Biro Hukum untuk segera turun tangan, lakukan investigasi di Ditjen Dukcapil. Siapa yang tanggung jawab dan pasti ada unsur sabotase,” ujar Tjahjo kepada wartawan, Minggu (27/5).
Menurut Mendagri, meski e-KTP rusak, harusnya langsung dihancurkan. Tapi, dalam insiden itu, e-KTP yang rusak malah dipindahkan dari gudang di kawasan Pasar Minggu ke Gedung Dukcapil yang ada di Bogor.
“Kenapa tidak langsung dihancurkan? Lalu kok pakai mobil terbuka dan tidak dijaga walau hanya ratusan yang tercecer,” ujar politisi PDI Perjuangan ini.
Tjahjo menilai insiden ini jelas bukan kelalaian. “Saya berpendapat sebagai Mendagri ini sudah bukan kelalaian tapi sudah unsur kesengajaan,” jelasnya.
Sejumlah e-KTP yang ditemukan dalam karung tersebut diketahui berasal dari Sumatera Selatan. Saat ini, Polres Bogor telah memeriksa sopir dan staf yang membawa e-KTP tersebut.
Dirjen Dukcapil Kemendargri Zudan Arif Fakrulloh menyebutkan, e-KTP yang tercecer itu sudah rusak. Rencananya e-KTP itu akan dipindahkan dari kawasan Pasar Minggu ke Bogor.
ASAL SUMSEL
Aggota Komisi II DPR Ahmad Baidowi meragukan penjelasan terkait sekarung e-KTP terjatuh di kawasan Semplak Bogor. Karena dari beberapa alamat yang ada di e-KTP ternyata dari Sumatera Selatan.
“Pertama muatan truk yang membawa, apakah isinnya e-KTP, selain itu juga alamat yang tertera di e-KTP dari di Sumsel kenapa bisa nyasar di Bogor? Kalau alasannya dicetak, bukankah e-KTP bisa dicetak di Sumsel,” kata Baidowi, Minggu (27/5).
Politisi PPP ini berharap ada penjelasan yang tuntas terkait masalah ini. Dia juga mengingatkan, di tahun politik seperti sekarang masalah identitas warga sangat sensitif. Karena sangat berpotensi untuk disalahgunakan pihak-pihak tidak bertanggung jawab.
“Sekarang mendekati momen politik jangan sampai e-KTP tersebut menjadi komoditas untuk menguntungkan ataupun menjatuhkan salah satu kelompok,” ujarnya.
Kemenddagri, kata Wasekjen PPP ini, harus hati-hati mengenai masalah ini. Jangan sampai kecolongan dan dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu.
Apapun penjelasannya soal identitas warga yang tercecer ini sangat sensitif mengingat bisa dimanfaatkan untuk banyak hal.(i/dir)
