Mimbar-Rakyat.com (Kuningan) – Berbagai element masyarakat bereaksi terhadap kepimpinan Bupati dan Wakil Bupati Kuningan, yang saat ini dianggap kurang harmonis karena adanya “miskomunikasi”, termasuk yang dilontarkan Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) DPC Kuningan dan Gerakan Manusia Bawah Indonesia (GMBI).
Ketua DPC GMNI Kuningan, Adi Wowo, mengatakan visi dan misi Kuningan yakni Maju berbasis desa pada kenyataannya jauh terwujud dari harapan tuntuk membangun Kabupaten Kuningan.
“Pasalnya pandemi panjang ini membuat Kabupaten Kuningan menghadapi banyak masalah besar. Mulai dari ketidakefektifan dalam Penanganan Covid-19, Indeks Kedalaman Kemiskinan paling rendah di Provinsi Jawa Barat, rebutan kekuasaan, serta drama mutasi yang kini menjadi tontonan masyarakat Kuningan,”jelasnya.
Bupati Kuningan H. Acep Purnama dan Wakil Bupati M. Ridho Suganda dalam beberapa waktu ini menjadi sorotan berbagai pihak karena adanya apa yang disebut sebagi “miskomunikasi” di antara mereka.
Adi Wowo mengatakan, sebagai pemimpin daerah di saat tidak harmonis, seharusnya bisa menyelesaikan permasalahan yang ada bukan berjalan sendiri sendiri dan ribut masalah mutasi.
“Kami GMNI Kuningan mendoakan kepada pejabat Pemkab Kuningan semoga mendapat hidayah agar mampu menjalankan tugasnya dengan baik dan mewujudkan harapan harapan rakyat tanpa ribut kekuasaan,” ujarnya.
Kekecewaan yang sama juga dilontarkan oleh GMBI Kuningan, melalui Sekretaris GMBI Kuningan Dudung Nurfalah, yang menyayangkan polemik yang terjadi di tengah pemerintahan Bupati H Acep Purnama dan Wakil Bupati Kuningan H M Ridho Suganda.
“Karena hal ini implikasinya akan luas terutama pada pelayanan publik, ini tentunya masyarakat yang sangat dirugikan. Bahkan dapat menimbulkan konflik turunan di kalangan ASN yang yang ada dilingkup pemerintahan Kuningan dalam menjalankan tugas dan fungsi pelayanan,” tuturnya.
Apalagi,sambungnya, polemik tersebut terjadi di tengah pandemi Covid-19, yang seharusnya para pejabat, lebih fokus pada penanganan covid dan pemulihan ekonomi rakyat yang terdampak corona.
“Kami ( LSM GMBI )berharap semua pihak bisa menahan diri dan duduk bersama terlepas apa yg menjadi dasar perbedaan dan silang pendapat di antara bapak bupati dan wakilnya kami tidak mau berasumsi, kami hanya menyesalkan kondisi ini,” harapnya.
Menurutnya pembagian tugas dan fungsi antara bupati dan wakil bupati Kuningan, hal yang lazim dan biasa, ini untuk mempermudah pekerjaan sehingga bisa saling mengisi kalau pun ada yg kurang banyak cara yg lebih elegan dalam penyampiannya agar harmonisasi itu tetap terjaga.
Tapi Wakil Bupati Kuningan, HM Ridho Suganda dalam beberapa kesempatan menyebut sudah islah (damai) dengan Bupati. “Ya sudah islah, masa sih ngga islah-islah,” ujarnya. (dien / arl)
