MIMBAR-RAKYAT.Com (Jakarta) – Gubernur Terpilih Anies Baswedan dan Wagub Sandiaga Uno diminta merombak jajaran direksi BUMD yang bisanya hanya ‘ndopleng’ anggaran Pemprov DKI Jakarta.
“Percuma saja jika direktur utama yang digaji besar di atas Rp 100 juta/bulan kalau tidak bisa membuat terobosan untuk meningkatkan pendapat asli daerah (PAD),” kata Direktur Eksekutif Jakarta Monitoring Network (JMN) Achmad Sulhy di Jakarta, Senin (2/10).
Menurut dia, para direktur utama (dirut) BUMD harus bisa menunjukkan kelebihannya sebagai tenaga ahli yang digaji antara Rp 100 juta dan Rp 200 juta.
“Perombakan direksi serta komisaris dari 26 badan usaha milik daerah (BUMD) dinilai mendesak dan perlu segera dilakukan oleh Anies-Sandi beberapa hari setelah dilantik sebagai Gubernur-Wakil Gubernur DKI Jakarta,” katanya kepada wartawan.
Seperti diketahui, Pasangan Gubernur terpilih Anis Baswedan dan Sandiaga Uno itu bakal dilantik di Istana Negara oleh Presiden Joko Widodo pada 16 Oktober 2017.
“Satu bulan pertama setelah pelantikan, Anies-Sandi diharapkan sudah melakukan evaluasi total seluruh BUMD,” kata Sulhy.
Ia mendorong Anies-Sandi yang diusung Partai Gerindra-PKS itu melakukan pergantian direksi dan komisaris secepatnya dengan sosok yang berkualitas, profesional, dan terpercaya. Pasalnya, nyaris seluruh BUMD DKI tidak memiliki visi dan progres yang jelas.
Warga Jakarta tidak pernah tahu, apa yang telah diperbuat BUMD DKI untuk kemaslahatan rakyat Jakarta.
Sulhy menyebutkan, informasi seputar BUMD yang muncul melalui media hanya ‘netek’ anggaran melalui pemberian Penyertaan Modal Daerah (PMD).
“Selebihnya hanya program yang menghabiskan Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (Silpa) APBD yang tidak terserap dengan menjalankan proyek penugasan pemerintah. Tidak ada sama sekali upaya BUMD dalam menyumbang PAD yang signifikan,” ujar Sulhy.
Sulhy mencontohkan kinerja Bank DKI yang minim inovasi. “Contohnya kartu Jakcard Bank DKI hanya bisa digunakan untuk Transjakarta saja. Warga Jakarta tidak bisa menggunakan pada commuter line maupun untuk bayar tol. Sangat ketinggalan, karena pimpinannya tak inovatif,” terang Sulhy. (joh)
