Mimbar-Rakyat.com (Doha) – Hamas telah mempresentasikan sebuah dokumen politik baru yang menetapkan pembentukan sebuah negara Palestina di sepanjang perbatasan yang tercatat pada tahun 1967, tanpa mengakui negara bagian Israel.
Ketetapan itu diumumkan secara resmi Senin (1/5) di ibukota Qatar, Doha, oleh Khaled Meshaal, pemimpin kelompok Palestina di pengasingan atas Jalur Gaza yang terkepung. Dia mengatakan konflik di Palestina bukanlah sebuah hubungan yang religius.
“Kami tidak akan melepaskan satu inci tanah Palestina, tidak peduli apa tekanan baru-baru ini dan tidak peduli berapa lama pendudukan,” kata Meshaal kepada wartawan saat mengungkapkan dokumen tersebut kepada publik setelah dua tahun bekerja, seperti dilaporkan Al Jazeera.
“Hamas menolak gagasan apapun kecuali membebaskan tanah, rumah, sepenuhnya, walaupun tidak berarti kita mengenali entitas Zionis atau melepaskan hak-hak Palestina kita,” tuturnya.
Sementara piagam pendiri Hamas 1988 menyerukan pengambilalihan semua mandat Palestina, termasuk Israel saat ini. Namun dokumen baru tersebut menyebutkan pihaknya akan menerima perbatasan tahun 1967 sebagai basis sebuah negara Palestina, dengan Yerusalem sebagai ibu kota dan pengungsi kembali ke negara mereka.
Perbatasan tahun 1967 mengacu pada yang ada sebelum perang, di mana Israel menduduki Yerusalem Timur, Tepi Barat, dan Jalur Gaza.
Menurut Meshaal, Hamas yang baru adalah dinamis dan berpikiran terbuka. Filosofi mereka di balik penulisan piagam baru adalah; “kita akan menjadi organisasi yang dinamis dan terbuka”.
Dia juga mengatakan bahwa mereka akan memiliki strategi ganda. Di satu sisi, akan terus melawan pendudukan dengan segala cara yang diperlukan. Tapi di sisi lain, akan menjadi kelompok politik yang terbuka dan moderat.
Dikatakan pula, semua itu berasal dari pengalaman Hamas, tidak hanya selama tiga dekade terakhir, tapi terutama selama 10 tahun terakhir, ketika Hamas benar-benar memerintah setelah memenangkan pemilihan tahun 2006.
“Hamas mempertimbangkan pembentukan sebuah negara Palestina, berdaulat dan lengkap, berdasarkan dokumen 4 Juni 1967, dengan Yerusalem sebagai ibukotanya dan ketentuan agar semua pengungsi kembali ke tanah air mereka adalah bentuk yang menyenangkan yang telah memenangkan sebuah konsensus di antara semua anggota gerakan,” kata Meshaal.
Berbicara kepada Al Jazeera, Mohammad Abu Saada, seorang profesor di Univeritas al-Azhar Gaza, menyebut dokumen baru tersebut sebagai tawaran untuk “mengakomodasi kondisi Mesir dan kekhawatiran Mesir yang tenang” mengenai koneksi Hamas ke Ikhwanul Muslimin.
Hamas dalam sejarah pendiriannya adalah organisasi untuk membebaskan Palestina dari pendudukan Israel dan mendirikan negara Islam di wilayah yang sekarang menjadi Israel, Tepi Barat, dan Jalur Gaza.***(janet)
