Mimbar-Rakyat.com (Jakarta) – Mantan Menteri PPN/Kepala Bappenas 2016-2019, Bambang Brodjonegoro mengatakan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) merupakan cita-cita presiden Indonesia terdahulu yang kini diwujudkan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Dia bercerita, dulu Presiden Soekarno yang ingin memindahkan ibu kota ke Palangkaraya. Kemudian Presiden Soeharto berencana memindahkan pusat pemerintahan ke Jonggol.
“Ternyata kedua ide tersebut tidak pernah terealisasi meski ada rumor dan pergerakan seperti spekulasi tanah dan seterusnya. Ketika saya menjadi menteri Bappenas di 2017, saya juga baru tahu ide memindahkan ibu kota sudah disampaikan oleh Pak Jokowi ke pendahulu saja, Pak Andrinof,” ungkap Bambang dalam diskusi bertajuk, ‘IKN, Jembatan Masa Kini dan Depan’ yang berlangsung di Media Center Indonesia Maju, Jakarta, seperti dikutip Jumat (8/12/2023).
Bambang melanjutkan, Bappenas lalu melakukan riset di Kalimantan dengan mempertimbangkan tiga provinsi: Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur sebelum akhirnya dipilih Kalimantan Tengah sebagai IKN baru.
“Membandingkan tiga provinsi tersebut dan akhirnya terpilih adalah lokasi yang dipilih sekarang di Penajam dan diperluas menjadi sebagian Kutai,” jelas dia.
Bambang mengungkap, Kalimantan dipilih Jokowi berdasarkan riset Bappenas dari pertimbangan risiko bencana alam di mana Kalimantan paling kecil. Terutama berkaitan gempa, tsunami, dan erupsi volkanik. Kedua karena posisi Kalimantan yang sudah menjadi lokasi IKN ada di Indonesia tengah.
“Kita ingin buat NKRI lebih intact, lebih compact dan ibu kota ada di tengah dan bisa menjadi pusat pertumbuhan yang baru di luar Jawa,” tegas Bambang.
Mengurangi Disparitas
Bamban yakin, IKN bisa mengurangi disparitas antara pulau Jawa dan luar Jawa. Berdasarkan data yang dimilikinya, sebesar 80% perekonomian Indonesia Jawa, Sumatra dan Bali. Sisanya seperti Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, Papua dan lainnya hanya menyumbang 20% perekonomian negara.
“Tugas kita adalah bagaimana IKN dapat membantu yang perekonomian 20% itu naik. Dalam skenario 2045 kita, kalau sekarang Indonesia barat dan timur 80-20, target di 2045 75-25. Mungkin kelihatan masih timpang, tapi kita berusaha mengurangi ketimpangan. IKN bisa menjadi salah satu pendorong upaya porsi ekonomi Indonesia timur naik dari 20% ke 25% di 2045,” Bambang menutup.(ds.sumber Liputan6.com)
Mimbar-Rakyat.com (Jakarta) – Mantan Menteri PPN/Kepala Bappenas 2016-2019, Bambang Brodjonegoro mengatakan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) merupakan cita-cita presiden Indonesia terdahulu yang kini diwujudkan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Dia bercerita, dulu Presiden Soekarno yang ingin memindahkan ibu kota ke Palangkaraya. Kemudian Presiden Soeharto berencana memindahkan pusat pemerintahan ke Jonggol.
“Ternyata kedua ide tersebut tidak pernah terealisasi meski ada rumor dan pergerakan seperti spekulasi tanah dan seterusnya. Ketika saya menjadi menteri Bappenas di 2017, saya juga baru tahu ide memindahkan ibu kota sudah disampaikan oleh Pak Jokowi ke pendahulu saja, Pak Andrinof,” ungkap Bambang dalam diskusi bertajuk, ‘IKN, Jembatan Masa Kini dan Depan’ yang berlangsung di Media Center Indonesia Maju, Jakarta, seperti dikutip Jumat (8/12/2023).
Bambang melanjutkan, Bappenas lalu melakukan riset di Kalimantan dengan mempertimbangkan tiga provinsi: Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur sebelum akhirnya dipilih Kalimantan Tengah sebagai IKN baru.
“Membandingkan tiga provinsi tersebut dan akhirnya terpilih adalah lokasi yang dipilih sekarang di Penajam dan diperluas menjadi sebagian Kutai,” jelas dia.
Bambang mengungkap, Kalimantan dipilih Jokowi berdasarkan riset Bappenas dari pertimbangan risiko bencana alam di mana Kalimantan paling kecil. Terutama berkaitan gempa, tsunami, dan erupsi volkanik. Kedua karena posisi Kalimantan yang sudah menjadi lokasi IKN ada di Indonesia tengah.
“Kita ingin buat NKRI lebih intact, lebih compact dan ibu kota ada di tengah dan bisa menjadi pusat pertumbuhan yang baru di luar Jawa,” tegas Bambang.
Mengurangi Disparitas
Bamban yakin, IKN bisa mengurangi disparitas antara pulau Jawa dan luar Jawa. Berdasarkan data yang dimilikinya, sebesar 80% perekonomian Indonesia Jawa, Sumatra dan Bali. Sisanya seperti Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, Papua dan lainnya hanya menyumbang 20% perekonomian negara.
“Tugas kita adalah bagaimana IKN dapat membantu yang perekonomian 20% itu naik. Dalam skenario 2045 kita, kalau sekarang Indonesia barat dan timur 80-20, target di 2045 75-25. Mungkin kelihatan masih timpang, tapi kita berusaha mengurangi ketimpangan. IKN bisa menjadi salah satu pendorong upaya porsi ekonomi Indonesia timur naik dari 20% ke 25% di 2045,” Bambang menutup.(ds.sumber Liputan6.com)
