MIMBAR-RAKYAT.com (Jakarta) – Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) harus lebih maju, dapat dibanggakan para anggotanya, dianggap perlu oleh berbagai instansi pemerintah, ikut memikirkan masalah kebangsaan dan berusaha mandiri.
Ini merupakan benang merah yang diutarakan lima panelis pada diskusi publik PWI 1 Yang Tepat di Era Revolusi Digital yang digagas PWI DKI Jaya di Jakarta, Rabu siang.
PWI Pusat saat ini diketua oleh H. Margiono yang masa kerjanya berakhir pada 2018, karena ia sudah menjabat selama dua periode.
Lima panelis yang hadir dalam kesempatan itu adalah Sekjen PWI Pusat Hendry Ch. Bangun, Sekretaris Dewan Kehormatan PWI Pusat Wina Armada Sukardi, Ketua Bidang Organisasi PWI Pusat Sasongko Tedjo, Ketua Bidang Luar Negeri PWI Pusat Teguh Santosa dan Komisi Pendidikian PWI Pusat Hendro Basuki. Atal S Depari sebagai pembicara berhalangan hadir.
Hendro Basuki sebagai pembicara pertama pada diskusi yang dipimpin Imam Priyono dari TVRI, langsung melakukan gebrakan dengan menjelaskan misi visi PWI ke depan, bahkan mencakup perjalanan jangka panjang yang dibutuhkan hingga 2030.
“Kita harus membangun kesadaran dan peradaban baru profesi wartawan Indonesia. Visi PWI 2030 adalah membangun organisasi profesi terdepan dalam pengembangan pengetahuan, dan praktik jurnalistik yang berorientasi pada etika, dan tanggung jawab sosial untuk kepentingan publik, lingkungan hidup, dalam perpektif nasional,” katanya.
Organisasi PWI yang cukup besar, katanya, harus terwujud sebagai organisasi profesional, mandiri, dan bermartabat.
“Untuk itu, PWI harus menata profesionalisme wartawan, meningkatkan kemandirian organisasi dalam semua level, pengembangan pendidikan profesi wartawan yang kuat, dan terpercaya untuk membentuk wartawan yang multi-tasking,” katanya.
“PWI juga harus melakukan rencana strategis (Renstra) 2030 bidang organisasi, pendidikan, pengembangan daerah, kerja sama, bidang informasi dan teknologi, bidang pendanaan, bidang luar negeri, sertivikasi. Kesimpulannya, PWI harus kuat secara internal, berwibawa dan bermartabat di eksternal !,” kata Hendro, wartawan dan dosen yang tinggal di Semarang.
Teguh Santosa menyatakan, PWI memiliki dua tujuan masa depan, yaitu “possible future” dan “prefer future”. “Harus dilakukan dan dipilah langkah ke kedua tujuan itu. Platform PWI ya tetap merupakan platform untuk memenuhi kebutuhan ke dalam dan keluar.
“Kalau ia (PWI) tidak dapat memenuhi kebutuhan itu ya jadi tidak dapat diandalkan,” kata Teguh, yang juga ketua SMSI (Serikat Media Siber Indonesia), seraya menambahkan, “SMSI sebagai enduser PWI harus dapat mengejawentahkan kebutuhan secara timbal balik.
Sementara Wina Armada yang menyiapkan 11 poin yang dibicarakan, di antaranya menyatakan perlunya pembenahan sistem keanggotaan secara digital.
“Suatu saat bisa saja PWI yang sudah memiliki data-base canggih, bekerja sama dengan instansi misalnya perbankan atau BPJS. Selain itu lebih banyak terlibat dengan masalah kebangsaan,” kata Wina, yang juga menyinggung masalah kesejahteraan anggotanya.
Sasongko Tedjo menyinggung perlunya perhatian terhadap masalah eksternal yang dapat mengancam eksisteni organisasi dari luar. “Sekarang kita asik di dalam, jadi saya berharap kongres nanti jangan sampai tidak memikirkan masalah eksternal. Jangan sampai PWI mati,” katanya.
Sekjen PWI Pusat Hendry Ch. Bangun berharap diskusi publik itu tidak membicarakan masalah orang, tetapi tentang organisasi yang cukup besar itu.
“Sekrang dalam masa transisi. Kita harus berpikir bagaimana organisasi menjadi menarik. Perlu gagasan besar. Perlu orang yang mengetahui apa yang terjadi di sekelilingnya. PWI jangan hanya jadi organisasi pemberi rekomendasi. Harus bisa kerja sama dengan lembaga. Harus ada usaha meningkatkan kualitas diri, karena ada fakta integritasnya,” kata Hendry.
Ia mengatakan, banyak orang yang ingin dan berminat menjadi ketua PWI dan pengurus lainnya, tetapi ia khawatir hanya menginginkan jabatan atau kedudukannya.
“Saya sudah dua periode menjadi Sekjen PWI, jadi saya mengetahui banyak hal. Hanya beberapa orang yang aktif, kecuali kalau diundang rapat,” kata Hendry, dengan menekankan, “PWI hendaknya diurus tidak seperti mengurus warung tetapi mengurus kantor secara benar.”
PWI jangan dijual
Ketua penasihat PWI Pusat, Soleh Thamrin, dalam sambutannya, menyatakan bahwa PWI merupakan organisasi besar, sehingga harus mampu menjaga wibawanya dan dianggap perlu bagi berbagai kalangan.
“Saya berharap PWI sampai kapan pun harus tetap eksis. Jangan sampai dijual,” kata Soleh dengan kalimat bersayap.
Sedangkan Ketua Umum PWI DKI Jakarta, Endang Werdiningsih, menyatakan, PWI butuh sosok ketua yang mampu menghadapi tantangan zaman.
“PWI butuh sosok ketua yang mampu menghadapi tantangan zaman, yang mampu membuat anggota setia pada profesinya,” ujarnya.
“Banyak benar orang yang ingin menjadi wartawan tetapi pertumbuhan personil tidak diimbangi peningkatan kemampuan. Mungkin hanya 50 persen wartawan di Indonesia yang mampu menulis secara in-depth (mendalam),” kata Endang.
Sesi tanya jawab pada diskusi yang berlangsung sekitar tiga jam itu,- dihadiri para pengurus dan anggota PWI, juga dihadiri mantan ketua umum PWI Pusat Sofyan Lubis-, berlangsung hangat karena banyak yang bertanya dan mengasi masukan.
Di antaranya menyangkut hak dan kewajiban organisasi PWI dan anggota, – misalnya tentang iyuran tahunan bagi para anggota, – kendati jumlahnya kecil tetapi bila massal seperti yang dilakukan berbagai organisasi lain, tentu dapat menghidupi diri sendiri organisasi PWI. (arl)
