MIMBAR-RAKYAT.om (Jakarta) Isteri dan mertua Basuki Tjahaya Purnama menyarankan agar dirinya memakai rompi anti peluru seiring dengan perseteruan antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan DPRD DKI memanas. Namun kemarin tensi sudah mulai turun dengan tercapainya kesepakatan Ahok dengan ketua DPRD Prasetio Edy Marsudi.
Hubungan Basuki dengan DPRD kian memanas perihal Rancangan APBD 2015 senilai Rp 73,08 triliun ini. DPRD pun sepakat menggunakan hak angket untuk menyelidiki pengiriman APBD oleh DKI ke Kemendagri.
Sempat pesimistis DPRD bisa menyetujui dengan menerbitkan Perda APBD DKI 2015, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama kini menjadi optimistis. Keyakinan itu ditunjukkan Basuki seusai memberi password e-budgeting kepada Ketua DPRD DKI Prasetio Edi Marsudi.
Pemberian password itu dapat mengembalikan fungsi pengawasan oleh DPRD kepada satuan kerja perangkat daerah (SKPD) DKI. “Setiap proses pembahasan anggaran pasti keluar perda, ya,” kata Basuki,dwengan nada lunak di Balai Kota, Kamis (19/3/2015).
Situasi yang mulai mencair ini menandai ketegangan berhari-hari yang membuat keluarga Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama waswas. Bahkan, isteri dan mertua sarankan Ahok pakai rompi anti peluru.
“Sampai mertua dan istri saya ngomong, si Ahok pakai baju antipeluru. Hanya karena gara-gara ini,” kata Basuki saat pembahasan input e-budgeting Rancangan APBD 2015.
Meski disarankan oleh istri dan mertuanya, Basuki menolak saran tersebut. Ia menegaskan siap mati untuk mempertahankan APBD DKI Jakarta dari berbagai bentuk anggaran siluman sehingga ia tidak mempermasalahkan jika nantinya ia beserta keluarganya menjadi sasaran tembak musuh-musuh politik mereka.
” Harga nyawa saya dan keluarga terlalu murah dibanding jika bisa menghidupi ratusan ribu hingga jutaan warga Jakarta melalui APBD. Kalau dianggap mudarat, terlalu kecil mudaratnya kami,” tegas Basuki.
Ketua DPRD
Ketua DPRD , Prasetio juga optimistis mampu mengomunikasikan teman-temannya sesama anggota Dewan untuk menerbitkan perda APBD 2015 sebesar Rp 73,08 triliun. Bahkan, ia juga memastikan proses input program ke dalam e-budgeting yang dilakukan SKPD berjalan lancar dan segera mengirim dokumen RAPBD ke Kementerian Dalam Negeri.
“Saya optimis perda terbit Jumat (20/3/2015 ya. APBD harus disahkan untuk masyarakat DKI Jakarta,” kata Prasetio. (ais)
.
